Novel Baswedan: Pak Kapolri Tidak dengan Sungguh-sungguh Mengungkap
tepat dua tahun kasus penyiraman air keras yang dialami Novel Baswedan terjadi. Namun, hingga kini penyidik KPK itu belum juga menerima keadilan.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - 11 April 2019, tepat dua tahun kasus penyiraman air keras yang dialami Novel Baswedan terjadi. Namun, hingga kini penyidik KPK itu belum juga menerima keadilan.
Sejak kasus terjadi hingga kini, Novel masih menaruh harapan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni membuka pintu kebenaran dan keadilan yang telah buntu dengan cara membentuk gabungan tim pencari fakta (TGPF).
Baca: Cak Nun: Kamu Memilih Presiden Itu Sama Halnya Memilih Suami atau Istri
Novel menilai dua tahun kasusnya ditangani kepolisian di bawah kepemimpinan kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, tidak sungguh-sungguh ingin diungkap.Hal itu ia ungkapkan saat ditemui wartawan di kediamannya di Jalan Deposito, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (11/4/2019) kemarin.
"Maka saya dan kawan-kawan (KPK) mendesak Bapak Presiden untuk membentuk tim gabungan pencari fakta karena realitasnya penegak hukum atau Pak Kapolri tidak dengan sungguh-sungguh mengungkap," ucap Novel.
Novel meminta agar anggota KPK dilindungi oleh negara. Menurut dia, KPK mengerjakan tugas negara memberantas korupsi, bukan mengerjakan kerjaan pribadi. "Dukungan dalam pemberantasan korupsi adalah jika penegak hukum atau yang melakukan pekerjaan-pekerjaan (pemberantasan) korupsi diganggu, diteror, haruslah dihentikan," kata Novel.
Novel membantah dirinya terafiliasi dengan partai politik. Ia juga memastikan desakan penuntasan kasus penyerangan terhadap dirinya tidak ada kaitan dengan kepentingan politik tertentu. "Saya kira saya harus bertanggung jawab untuk menjawab dan menjelaskan adanya tuduhan-tuduhan yang terkait dengan partai politik. Saya kira tentu tuduhan itu tidak benar," ujar Novel.
Di internal KPK, lanjutnya setiap pegawai bekerja dengan pola yang saling mengontrol dan saling mengawasi satu sama lain. Ia memastikan tuduhan bahwa ada orang yang mengendalikannya secara politik terkait penanganan perkara hukum, adalah hal yang tidak benar.
Baca: Novel Baswedan Tegaskan Dirinya Tak Terkait dengan Partai Politik
Menurutnya, tuduhan itu sama saja menghina KPK sebagai lembaga yang tidak berintegritas. Sebab, mulai pegawai, penyidik hingga pimpinan KPK tidak akan membiarkan ada orang yang terafiliasi partai politik ada di KPK.
Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi meminta masyarakat melihat secara objektif mengenai kasus penyerangan Novel Baswedan yang hingga dua tahun belum juga terungkap.
Johan menegaskan Presiden Jokowi sudah berbuat banyak untuk membantu Novel. "Jangan diasumsikan Presiden tak melakukan apa-apa," kata Johan.
Johan mengatakan, saat pertama kali mengetahui penyerangan terhadap Novel dua tahun silam, Presiden langsung memerintahkan Kapolri untuk mengusut pelakunya.
Dalam perkembangannya, Presiden juga sudah memanggil Kapolri tiga kali ke Istana untuk secara khusus membahas perkembangan kasus ini. "Presiden concern terhadap pengungkapan kasus novel. Tidak hanya pelakunya tapi siapa dalang di balik itu, itu perintah Presiden kepada Kapolri," kata Johan.
Pada 11 April 2017, setelah menjalankan ibadah shalat Subuh di Masjid Jami Al Ihsan dekat rumahnya, Novel disiram air keras oleh dua pria yang menggunakan sepeda motor.
Setelah itu, Novel sempat menjalani pengobatan di Singapura selama 10 bulan untuk memulihkan penglihatannya. Hingga Novel kembali bertugas di kantor KPK, kasus tersebut belum terungkap, mulai pelaku, aktor intelektual maupun motifnya.
Baca: Novel Baswedan : Pernyataan Saya di Media Setahun 8 Bulan Lalu Ternyata Benar
Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian juga sudah membentuk tim khusus untuk menangani kasus Novel, menyebar sketsa penyerang, dan menemukan saksi kunci penyerangan tersebut. Namun, hingga kini belum terungkap siapa pelaku penyerangan dua tahun silam itu.