Transformasi Birokrasi Sebuah Keharusan untuk Menjawab Kebutuhan Publik di Era Digitalisasi

Pembenahan secara profesional pada sistem merit, manajemen kinerja, sistem remunerasi, karir dan kesejahteraan terus dilakukan. Dampaknya indeks reformasi birokrasi pada provinsi serta kabupaten/kota terus meningkat secara kuantitas dan kualitas.

"Ini semua dilakukan oleh pemerintah agar dapat melahirkan kebijakan publik yang merespon kebutuhan masyarakat dengan memadukan hubungan pemerintah, sektor privat dan masyarakat untuk menggerakan reformasi birokrasi," ungkap Syafruddin.

Ia meyakini saat ini setiap negara telah menjalankan skema transformasi pemerintahan yang selalu berkembang dan berimprovisasi dengan kemajuan teknologi untuk menyempurnakan sistem transformasi yang telah ada sebelumnya.

"Harapannya simposium ini menjadi etalase bagi dimensi baru praktik tata kelola pemerintahan terbaik yang ada saat ini," tegas Syafruddin.

Sebanyak 65 pembicara dari 11 negara serta seribu peserta dari kalangan akademisi dan praktisi pemerintahan hadir dalam International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019.

Simposium ini sebagai ajang untuk berbagi pengalaman, ide dan diskusi untuk memformulasikan konsep reformasi pada pemerintahan. Indonesia hadir sebagai inkubator untuk perubahan dan juga untuk berbagi pengalaman menjalankan praktik tata kelola pemerintahan terbaik yang pernah ada.