Kemenpan RB Gelar Simposium Internasional untuk Gelorakan Reformasi Birokrasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) akan menggelar Internasional Reform Policy Symposium and Regional Workshop di Nusa Dua, Bali.

Acara akan berlangsung di Nuasa Dua, Bali, mulai 14 Maret hingga 15 Maret 2019.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan simposium diadakan dalam rangka menyampaikan kepada publik internasional dan masyarakat bahwa Indonesia telah banyak kemajuan dan perubahan sebagai buah dari keberhasilan reformasi birokrasi yang berjalan saat ini.

Baca: Oknum Guru di Ketapang Gagahi Siswi, Terbongkar Gara-Gara Ini

Menurutnya reformasi birokrasi Indonesia yang sudah berjalan lebih dari dua dasawarsa telah mencapai banyak kemajuan dan perubahan yang semakin nyata.

"Dunia harus tahu bahwa Indonesia telah berubah dan berhasil menjalankan reformasi birokrasi dengan baik," kata Menteri PANRB Syafruddin di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Bukti keberhasilan reformasi birokrasi di Indonesia terlihat dari semakin meningkatnya hasil survei persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan integritas birokrasi.

Baca: Tiga Remaja Cabuli 2 Gadis Cilik Kakak Beradik Sejak Tiga Tahun Lalu

Masyarakat mulai merasakan jika birokrasi makin efisien, efektif, profesional, dan makin cepat melayani.

Masyarakat memiliki ruang dan akses untuk terlibat dalam pemerintahan secara aktif.

"Keberhasilan sebuah negara dalam reformasi tata kelola pemerintahannya dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pemerintahan. Ini yang biasa kita sebut dengan open goverment," ucap Syafruddin.

Sehingga, masyarakat merasa puas dengan kebijakan pelayanan publik yang akan berdampak pada peningkatan kepercayaan publik.

"Jika publik puas, maka pemerintahan akan berjalan dengan baik. Bahkan saat ini kita ingin membuat masyarakat bahagia bukan hanya sekedar puas saja," ungkap mantan Wakapolri ini.

Baca: Kecelakaan Maut di Jalan Palembang - Betung Km 21, Sopir Tewas Hingga Begini Kronologinya

Simposium yang rencananya akan dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla ini akan dihadiri sekitar 2000 peserta dari 11 negara ASEAN dan negara lainnya seperti Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru.

Selain itu, Sejumlah menteri, gubernur dan beberapa ahli dari berbagai bidang terutama pemerintahan dipastikan akan menjadi pembicara.

Simposium ini akan fokus mengupas 5 tema yang menjadi kunci keberhasilan reformasi birokrasi yaitu penganggaran berbasis kinerja, transparansi dan akuntabilitas, e-Goverment, integritas ASN, dan reformasi birokrasi pemerintahan daerah.

Kelima tema tersebut merupakan isu yang sangat krusial dalam membangun reformasi birokrasi dan akan menjadi pembahasan utama imposium kali ini.

Terkait penganggaran berbasis kinerja, pemerintah menjalankannya denga menerap Sistem Akumtabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).

Dengan menerapkan SAKIP, program dan kegiatan pemerintahan dilakukan secara efektif yang akan berdampak pada efisiensi anggaran negara.

"Saya contohkan Jawa Tengah dengan Gubernurnya Ganjar, berhasil menyelaraskan 4000 kegiatan menjadi tinggal 800 kegiatan saja. Dampaknya Jawa Tengah bisa mengefisiensikan anggaran Rp 1,2 triliun di tahun 2018 lalu," tutur Syafruddin.

Saat ini seluruh pemerintah daerah telah melaksanakan program ini.

Terobosan lainnya yang sedang dikerjakan pemerintahan saat ini dengan membangun Sistem Pemerintahan Berbasi elektronik (SPBE).

Tujuannya untuk menghilangkan terkait kebijakan dan aturan yang selama ini biasa terjadi antar pemerintahan dan lembaga.

Baca: Jokowi-Ma’ruf Berpotensi Banyak Raup Suara dari Pemilih Mengambang

"Melalui SPBE kami ingin menyatukan e-budgeting, e-goverment, dan berbagai aplikasi yang dimiliki oleh setiap lembaga dan pemerintahan menjadi terkoneksi satu dengan lainnya. Dari sini akan muncul dengan sendirinya transparansi agar pemerintahan dapat bekerja dengan cepat," jelasnya.

Menteri Syafruddin mengakui dalam menjalankan reformasi birokrasi banyak tantangan yang harus dilewati secara bijaksana.

Seperti masalah soliditas Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana terdapat riak-riak kecil yang mungkin dapat mengganggu kinerja pemerintahan.

"Ini menjadi keritikan teman-teman daerah dimana di beberapa daerah antara gubernur dan wakil gubernurnya tidak kompak atau bupati dan wakil bupatinya tidak sejalan," ungkapnya.

Syafruddin menegaskan kepentingan bangsa dan negara harus di atas segalanya daripada kepentingan kelompok, individu, maupun partai.

"Tapi Alhamdulillah sekarang sudah mulai ada perbaikan, soliditas mulai tumbuh. Saya optimis kita semua sebagai anak bangsa dapat menyelesaikan ini dengan baik," katanya.

Syafruddin juga menjelaskan strategi yang dilakukan kementeriannya untuk meningkatkan integritas ASN.
Dimulai dari tahap paling awal yaitu saat rekrutmen yang dilakukan dengan sangat transparan.

Setiap warga negara yang ingin menjadi ASN harus melalui serangkaian ujian yang telah disiapkan pemerintah.

"Jadi sudah tidak ada lagi itu pengangkatan, semua tes. Bahkan guru honorer saja kita tes dan hasilnya kemarin sangat baik," tegas Menteri Syafruddin.

Sebab ASN adalah aset negara agar dapat menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.

Syafruddin mengatakan reformasi birokrasi yang sedang berjalan saat ini dapat berhasil karena mendapat dukungan penuh dari seluruh anak bangsa.

Indonesia sudah pada jalur yang tepat dalam melaksanakan reformasi birokrasi.