Penguatan Kerjasama untuk Pembangunan Rendah Karbon

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jejaring baru untuk pembangunan rendah karbon berkelanjutan di Indonesia yang bernama Jejaring Indonesia Rendah Emisi (Indonesia Low Emission Network), atau JIRE, telah diluncurkan.

JIRE bertujuan untuk menguatkan kerjasama antara pemerintah dan non- pemerintah dalam pengkajian kebijakan rendah karbon, peningkatan pengetahuan dan saling berbagi informasi praktek cerdas dalam pengurangan emisi di antara anggota, peningkatan akses pendanaan untuk pembangunan rendah karbon, dan untuk peningkatan keterlibatan sektor swasta dan non-pemerintah lainnya didalam implementasi pembangunan rendah karbon di Indonesia.

Launching ini dihadiri oleh mantan Sekretaris Eksekutif UNFCCC, Christiana Figueres, bersama dengan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Ketua Bappenas Prof Bambang Brodjonegoro, dan Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim Prof Rachmat Witoelar.

“Kerja sama lintas dan antar sektor merupakan hal mendasar untuk pencapaian target Kesepakatan Paris dan merupakan hal mendasar pula bagi kelanjutan implementasinya kemudian," kata Christiana Figueres, Pemrakarsa (Convenor) Mission 2020 dan Sekretaris Eksekutif UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), lembaga PBB yang mengurusi masalah perubahan iklim.

Dikatakannya, Inisiatif multi-pemangku kepentingan baru ini adalah untuk kolaborasi yang lebih kuat dalam membantu memastikan bahwa Indonesia adalah pemain utama dalam mewujudkan capaian udara dan energi bersih dalam waktu dekat.

Baca: Ibu Negara Tinjau Sosialisasi Bahaya Narkoba Hingga Peduli Lingkungan Hidup di Maluku

“Sekarang ada peluang nyata bagi Indonesia untuk lebih menguatkan perencanaan pembangunan rendah karbon dalam rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjangnya, dan saya berharap kita akan mendengar lebih banyak tentang ambisi baru ini dari Indonesia dan banyak negara lain pada Sidang Umum PBB pada bulan September,” kata Figueres.

Pencapaian target pengurangan emisi adalah tugas yang kompleks, termasuk di antaranya keharusan untuk mengintegrasikan kebijakan di tingkat nasional dan daerah.

Dengan sumber daya yang terbatas secara finansial dan teknis, pemerintah akan sangat berat untuk dapat mencapai target pengurangan emisi nasional apabila melakukannya sendirian. Oleh karena itu, dukungan dari perusahaan, investor, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil diperlukan.

JIRE dibangun bersama oleh para pelaku non-pemerintah di Indonesia, untuk mendukung upaya pemerintah dalam pencapaian target pengurangan emisi nasional.

Para pelaku dan organisasi non-pemerintah yang menginisiasi inisiatif ini berasal dari kalangan pelaku usaha, LSM, ilmuwan, akademisi, praktisi lapangan, pendidik, tokoh masyarakat, hingga masyarakat umum.

Selain itu, juga lembaga keuangan, investasi, dan organisasi sejenis lainnya.

Diharapkan melalui jejaring ini ke depan akan terbentuk juga kerjasama dalam hal mobilisasi pendanaan, informasi, dan penyediaan fasilitas untuk infrastruktur dan pengembangan teknologi berkelanjutan.

“Ini menunjukkan bahwa pembangunan rendah karbon bukan hanya program pemerintah, tetapi akhirnya juga menjadi kebutuhan para pelaku non-pemerintah. Bersama-sama kita dapat mencapai target pengurangan emisi nasional kita”, kata Dicky Edwin Hindarto, mewakili Yayasan Mitra Hijau (YMH), pendiri JIRE.

Prof Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia menyatakan bahwa, JIRE akan menjadi mitra nasional yang baik bagi pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang akan datang. Pemerintah Indonesia akan membutuhkan dukungan semacam ini untuk mencapai target pengurangan emisi nasional secara bersama-sama”.

 Prof Rachmat Witolear mengatakan, aksi dunia untuk perubahan iklim masih sangat jauh di di bawah target kita untuk menyelamatkan manusia dan makhluk hidup lain dari bencana akibat perubahan iklim.

"Kita sebenarnya ada di situasi darurat dan semua pihak harusnya merasa terdesak untuk meningkatkan ambisi aksi perubahan iklim,"  katanya.

Pihak non- pemerintah memegang kunci untuk percepatan peningkatan aksi tersebut. Kerja sama antar pihak sangat diperlukan agar kita tidak hanya bertahan hidup dari dampak perubahan iklim, tapi bisa menggunakan kesempatan ini untuk membangun masa depan yang menarik dan berkelanjutan”.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK sejak Indonesia menjadi tuan rumah COP 13 pada tahun 2007, dan sekarang bertujuan untuk mencapai target pengurangan emisi sebesar 29% (dengan dana pemerintah), dan hingga 41% apabila dengan dukungan internasional pada tahun 2030 dibandingkan dengan business as usual (BAU). Untuk mencapai tujuan tersebut, telah banyak kebijakan pemerintah yang dikeluarkan terkait pengurangan emisi GRK.

 Saat ini BAPPENAS sedang mempersiapkan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon- (PPRK) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk 2020-2024.

Konsep pengarus-utamaan  'pertumbuhan  hijau'  ke  dalam  RPJMN  juga  akan  memastikan  bahwa pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan tanpa mengorbankan kualitas lingkungan, dan malahan sejauh mungkin akan memperbaiki kondisi lingkungan.

Selain ini, BAPPENAS juga telah membentuk Kemitraan PPRK, bekerja sama dengan mitra pembangunan internasional, organisasi multi-nasional, lembaga penelitian, universitas dan sektor swasta untuk mendukung target rendah karbon.