Fadli Zon Nilai Pemerintah Tidak Memiliki Konsep dan Implementasi yang Jelas di Bidang Pertanian

Untuk menutupi dua persoalan itu, harus ada subsidi bibit ternak sapi dan domba, atau kambing, untuk menggiatkan kembali peternakan rakyat, selain tentunya mendukung peternakan berskala industrial.

Untuk konteks peternakan ayam, yang harus dikontrol oleh pemerintah adalah harga dan suplai pakan, agar industri ayam petelur kita tidak rontok.

Begitu juga dengan sektor perberasan. Ada beberapa kebijakan Pemerintah yang menurut saya perlu dikoreksi.

Misalnya, kebijakan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) harus segera diubah menjadi Harga Dasar, agar Bulog bisa kembali berperan sebagai badan penyangga pangan.

Selama ini kebijakan HPP telah membatasi fungsi Bulog dan menjadikan petani tak punya posisi tawar.

Hal yang tak kalah penting untuk menjaga agar ekosistem bisnis usaha tani tetap berjalan adalah reforma agraria.

Namun hal tersebut gagal dijalankan pemerintahan sekarang ini.

Meskipun saat kampanye dulu disebutkan akan mendistribusikan lahan seluas 9 juta hektar dan menyediakan 12,7 juta hutan kelola rakyat lewat sistem perhutanan sosial sampai 2019, namun realisasinya sangat jauh.

"Bagaimana bisa agenda reforma agraria berjalan, jika pemerintah sendiri baru merilis Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria sesudah empat tahun berjalan. Itu benar-benar tidak menunjukkan komitmen serius melaksanakan agenda reforma agraria," ujarnya.

Fadli menduga untuk menutupi kegagalan itu, Pemerintah memberikan hiburan kepada rakyat melalui kegiatan bagi-bagi sertifikat langsung oleh Presiden, seolah itulah program reforma agraria.

Padahal, program sertifikasi dan legalisasi tanah melalui Prona itu sebenarnya telah ada sejak tahun 1981.

Prona sebenarnya tidak tepat disebut sebagai bagian dari reforma agraria.

Menurutnya, tidak pantas Pemerintah mengklaim program bagi-bagi sertifikat tadi sebagai bentuk reforma agraria.

Fadli kembali menegaskan sebagai negara agraris orientasi pembangunan pertanian harusnya untuk kemakmuran petani.

Pemerintah harus bisa memakmurkan petani trlebih dahulu sebelum menjadi negara industri yang kuat.

Itu sebabnya, menurut Fadli sebelum pemerintah bicara mengenai Revolusi Industri 4.0, seharusnya terlebih dahulu bicara bagaimana menjadikan petani sebagai kelas pengusaha baru.

"Tanpa menjadikan petani sebagai kelas pengusaha, omong kosong saja kita bicara Revolusi Industri 4.0," katanya.