Fadli Zon Nilai Pemerintah Tidak Memiliki Konsep dan Implementasi yang Jelas di Bidang Pertanian

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Himpunan Kelompok Tani Indonesia, Fadli Zon menuliskan catatan akhir tahun mengenai kondisi pertanian di Indonesia sepanjang 2018.

Menurut Fadli sebagai negara agraris, kebijakan bidang pertanian Indonesia tak memiliki konsep dan konsistensi yang jelas.

Itu sebabnya isu-isu pertanian di Indonesia masih tetap didominasi wacana subsistensi, seperti ketahanan pangan dan sejenisnya.

Baca: Billy Syahputra Belanja Sepatu di Tokyo, Hilda Vitria Puji Uang Kekasih: Enggak Abis-abis

Sementara, janji untuk swasembada pangan tak tercapai, impor semakin dominan terutama untuk beras, gula, jagung, sampai garam.

Menurut Fadli, secara garis besar ada dua masalah yang membuat sektor pertanian Indenosia terus terbelenggu dan tidak mencapai banyak kemajuan yaitu soal konsep dan konsistensi.

Menurutnya, terkait dengan konsep, pemerintah tidak pernah memiliki desain kebijakan pembangunan pertanian yang komprehensif.

Baca: BMKG Keluarkan Peringatan Dini Gelombang Tinggi 31 Desember 2018 hingga 3 Januari 2019, Cek di Sini

"Padahal, pertanian adalah tulang punggung negara kita, karena sebagian besar rakyat kita bekerja di sektor ini. Jika kita gagal merumuskan konsep kebijakan yang tepat, maka negara ini bisa ambruk,” kata Fadli alam keterangan tertulisnya, Senin, (31/12/2018).

Tidak hanya masalah konsep, menurut Fadli masalah implementasi juga penting dilakukan dengan dengan baik.

Saat ini belum ada konsep dan implementasi yang baik dalam masalah pertanian di pemerintah Jokowi.

Satu contonya mengenai kebijakan harga pangan.

Fadli Zon mempertanyakan apa sebenarnya orientasi pemerintah, Apakah harga murah untuk konsumen ataukah kemakmuran petani produsen?

Menuruttnya, jika orientasinya harga murah, maka kebijakan impor pangan jorjoran mungkin harus diterima.

Tapi, akibatnya kan petani produsen kita bisa mati.

Baca: Malam Tahun Baru, PT KA Putuskan Berhentikan Semua Kereta di Stasiun Jatinegara

"Sebaliknya, jika orientasinya adalah kemakmuran petani produsen, berarti kita harus memberikan ruang toleransi yang cukup bagi petani untuk mendapatkan insentif. Jangan tiap kali petani mendapatkan harga bagus, langsung ditutup dengan impor," katanya.