Fadli Zon Nilai Pemerintah Tidak Memiliki Konsep dan Implementasi yang Jelas di Bidang Pertanian

Bila pun impor pangan tidak bisa dihindari, menurutnya, ada satu prinsip yang tidak boleh dilanggar sebuah negara agraris, yaitu jangan sampai impor itu merugikan petaninya sendiri.

Hal itu seperti yang terjadi sekarang ini.

“Dalam kasus impor gula, misalnya, tahun ini pemerintah telah menerbitkan izin impor sebesar 3,6 juta ton GKR (Gula Kristal Rafinasi). Jumlah izin tersebut sangat aneh, sebab kebutuhan industri makanan dan minuman dalam negeri kita hanyalah sebesar 2,4 hingga 2,5 juta ton GKR saja. Ujungnya, kebijakan ini jelas merugikan para petani tebu kita.” katanya.

Wakil Ketua DPR tersebut mengatakan sebagai negara agraris, orientasi pembangunan kita mestinya kemakmuran petani.

Kegairahan produksi, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi, harus didesain sebagai konsekuensi adanya rangsangan insentif bagi petani.

Maksudnya, jika petani produsen mendapatkan insentif menarik, dari pengalaman sejarah, produksi komoditas otomatis akan bertambah.

“Masalahnya, bagaimana kita meningkatkan insentif bagi petani? Saya melihat, di sinilah kita perlu meningkatkan ‘human capital’ petani, terutama terkait kemampuan entrepreneurship mereka. Petani kita harus dididik bukan hanya mengenai teknik dan teknologi baru pertanian, yang bersifat ‘on farming’, melainkan juga strategi usaha tani, yang bersifat ‘off farming’" katanya.

Pemerintah, tambah Fadli, harus memberdayakan kembali para penyuluh pertanian.

Para penyuluh harus diberdayakan dengan perspektif baru, yaitu penyuluhan usaha tani.

Indonesia harus mengubah perspektif pembangunan pertanian dari orientasi subsisten menjadi orientasi komersial.

Petani harus dididik menjadi pengusaha.

Tugas pemerintah, selain memberikan penyuluhan dan pelatihan, adalah menciptakan ekosistem bisnis pertanian yang kondusif, baik di level input maupun di level output.

Di level input, misalnya, penting sekali Pemerintah memberikan subsidi.

Misalnya di bidang peternakan, karena konsumsi daging kita masih rendah, maka Pemerintah harus memperhatikan betul industri peternakan.

Berdasarkan data yang Fadli pegang, tingkat konsumsi daging Indonesia memang masih tergolong rendah, hanya 11,6 kilogram per kapita per tahun.

"Jangan jauh-jauh membandingkan konsumsi daging kita dengan Amerika dan Australia, yang masing-masing mencapai 120 kg dan 111 kg per kapita per tahun, karena angka konsumsi kita masih jauh di bawah negara-negara tetangga, seperti Malaysia, yang konsumsinya mencapai 52,3 kg, Filipina yang konsumsinya mencapai 33 kg atau bahkan Thailand yang konsumsinya mencapai 25,8 kg,” katanya.

Wakil Ketua Umum Gerindra itu mengatakan, ada dua isu kenapa konsumsi daging kita masih rendah, yaitu harga dan masalah ketersediaan.