Politisi PSI Usulkan Laporan Pertanggungjawaban Reses Anggota DPR Diatur UU
Politisi PSI Dedek Prayudi mengusulkan mekanisme pelaporan kegiatan reses oleh anggota DPR agar diatur dalam UU dan dapat diakses publik.
lihat foto
"Bukti pertanggungjawaban pengeluaran keuangan pada saat penyerapan aspirasi dan laporan kegiatan di lapangan juga harus dilakukan secara transparan," ungkapnya.
Pelaporan penggunaan dana reses secara transparan diharapkan dapat meningkatkan produktifitas anggota dewan. Dan yang lebih penting dari itu, anggota dewan tidak terjebak atau terseret melakukan manipulasi anggaran, bahkan korupsi.
Karena itu, PSI mengajukan untuk membangun mekanisme yang mewajibkan anggota dewan melaporkan secara langsung. Anggota dewan harus membuat laporan pertanggungjawaban reses dan kunker lalu disampaikan kepada publik secara online.
“Lagi-lagi, hal ini adalah salah satu usulan dari kami, PSI, untuk menghemat anggaran negara melalui gerakan ‘Bersih-bersih DPR’,” pungkasnya.
