Kubu Jokowi Nilai Langkah Kemendagri Soal 31 Juta DPT Sudah Tepat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'uf Amin menilai tidak ada yang salah dengan temuan Kementerian Dalam Negeri soal daftar pemilih tetap.

Kemendagri menyebut 31 juta penduduk belum terdaftar di DPT. Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Johnny G Plate mengatakan, sudah menjadi kewajiban Kemendagri untuk memastikan warga negara memiliki hak pilih.

"Itu kan' kewajiban Kemendagri menyampaikan dan memastikan semua warga negara yang punya hak memilih itu menggunakan haknya," ujar Johnny di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/10/2018).

Johnny menuturkan, keputusan Kemendagri untuk menyerahkan temuannya ke Komisi Pemilihan Umum sudah tepat. KPU diminta untuk menindaklanjuti hal tersebut.

"Memastikan jumlah (DPT) yang keluar itu benar," katanya.

Baca: Fadli Zon Setuju Dana Saksi Pemilu Dibiayai Negara Asalkan Ada Dananya

Johnny tidak setuju, jika Kemendagri disebut melanggar Undang-Undang. Upaya Kemendagri, ucap Johnny, memang patut dilakukan guna memastikan seluruh penduduk yang memenuhi syarat untuk memilih tercantum di DPT.

"Tidak boleh menuduh bahwa Kemendagri melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan undang-undang," ucapnya.

Sebelumnya, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Mustafa Kamal mempermasalahkan Kemendagri yang baru menyerahkan data penduduk tambahan sebanyak 31 juta ke KPU setelah DPT ditetapkan sebanyak 185 juta pemilih.

Sementara, Direktur Jenderal Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arief Fakhrulloh sebelumnya mengatakan masih ada sekitar 31 juta temuan data pemilih tetap yang tidak sinkron dengan data penduduk potensial pemilih pemilu.

Berdasarkan penelusuran data pemilih oleh Kemendagri, nantinya diperkirakan jumlah DPT Pemilu 2019 bisa mencapai lebih dari 192 juta.