BIN Diduga Terlibat dalam Pemulangan Neno Warisman, Gerindra: 'Intel Melayu'

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani angkat bicara terkait pemulangan pegiat gerakan #2019GantiPresiden, Neno Warisman dari Pekanbaru akhir pekan lalu.

Menurut Muzani, keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN) terhadap pemulangan Neno sangatlah menggelikan.

"Ya itu namanya intel melayu. Menurut saya kasus yang terjadi terhadap Mbak Neno itu kan sesuatu yang menggelikan karena peristiwa ini berulang," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (27/8/2018).

Baca: Rocky Gerung: Hak Buka Mulut Seorang Warga Negara Dibungkam, Kalian Gembira

Muzani mengatakan berdasarkan UU BIN, tugas intelijen adalah memberikan informasi. Bukan malah tampil ke depan mengambil alih tugas lembaga lain.

"Apalagi kemudian lebih geli lagi kalau di dalamnya terlibat BIN, Kabinda. Kabinda itu tugasnya kalau membaca UU BIN itu tugasnya memberi informasi, memperkirakan keadaan, tentang situasi yang akan terjadi. Bukan tampil ke depan. Mungkin supaya dianggap kerja kali ya, Kabinda mungkin ya namanya juga intel melayu, jadi aduh. kesannya jadi norak kalau ada intel seperti itu," katanya.

Menurut Muzani kasus penghadangan dan pemulangan Neno yang akan menghadiri deklarasi gerakan ganti presiden tersebut menandakan, bahwa belum adanya kesadaran dalam menghargai perbedaan pendapat.

"Di Batam terjadi, terus ini berulang, bolak-balik aja kaya begini aja kan. Kesadaran untuk menghargai perbedaan pendapat justru tidak ada tempat dalam negara demokrasi," katanya.

Menurut Muzani, Indonesia merupakan negara demokrasi bukan negara kekuasaan yang dikendalikan aparat. Oleh karenanya perbedaan pendapat harus dihormati dan dihargai. Termasuk perbedaan pendapat soal calon presiden yang akan bertarung dalam Pemilu Presiden 2019.

"Ekspresi itu akan diwujudkan dalam banyak bentuk. Ada yang bentuknya lagu, ada yang bentuknya puisi. Tergantung kita mau kemana arahnya. Memuji Jokowi boleh, mengkritik Pak Jokowi boleh, memuji Pak Prabowo boleh, mengkritik Pak Prabowo boleh, kan sama-sama kebebasan itu," katanya.

Sebelumnya Neno Warisman mengaku dipaksa pulang oleh Kepala Bin Daerah (Kabinda) setelah adanya penghadangan dan penolakan terhadap Neno setibanya di Pekanbaru.

Sementara itu BIN mengaku terlibat untuk memastikan bahwa peraturan dilaksanakan karena konser musik bertajuk #2019GantiPresiden yang akan dihadiri Neno tidak mendapat izin kepolisian.