Menimbang Calon Pendamping Jokowi pada Pilpres 2019

Lebih jauh Pangi menjelaskan ada beberapa kriteria menjadi penting juga dipertimbangkan parpol dalam memilih cawapres.

Pertama, dari sisi kualifikasi akseptabilitas, penerimaan dan kesukaan publik, seberapa besar restu dari elite dan penerimaan parpol koalisi terhadap figur cawapres tersebut.

Sejauh mana beliau diterima tataran masyarakat, elite politik, opinion leader dan massa grasroot.

Kedua, modal racikan elektoral menjadi penting sebagai cawapres dalam pertarungan kontestasi elektoral pilpres. Baik popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas mesti satu tarikan nafas alias sejalan dan tak boleh senjang.

Ketiga, soal chemistry (nuansa kebatinan) capres dan cawapres menjadi pertimbangan juga. Kalau nanti wapres terkesan lebih menonjol dari presiden, terkesan wapres cita rasa "the real president", dalam pemerintahan tak boleh ada matahari kembar.

Keempat, terkait restu ketua umum Parpol pengusung utama Jokowi. Bagi Jokowi elektabilitas itu sangat penting, dan Jokowi tidak lagi bicara setelah 2024. Sementara, logika PDIP berbeda, bicara setelah 2024.

Karena itu, PDIP menilai tidak mau kalau bukan kader mereka untuk keberlanjutan partai. Kalau panggung cawapres ini diambil elite partai yang bukan kader PDIP, maka figur wapres tersebut bisa terang lampunya di tahun 2024, jelas itu membahayakan masa depan dan kemajuan PDIP, karena wapres sudah curi start.

Kelima, kombinasi ideal yaitu nasionalis religius, cawapres Jokowi tidak perlu dipaksakan ahli di bidang ekonomi, hukum dan politik. Nanti sudah cukup diperkuat menteri Koordinator (Menko).

"Namun yang terpenting cawapres harus berbeda ceruk segmen pemilih dengan capres, ngak boleh sama. Oleh karena itu, segmen Jokowi nasionalis dan cawapresnya mesti dari segmen ceruk religius (ulama atau santri),"ujar Pangi.