Demokrat Usulkan 5 Kontrak Politik untuk Capres-Cawapres di Pilpres 2019

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat mengusulkan lima kontrak politik bagi calon presiden dan calon wakil presiden yang akan maju di Pilpres 2019.

Melalui video yang diunggah akun Youtube Suara Demokrat, Kamis (12/7/2018), Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memaparkan lima elemen utama yang akan menjadi bagian kontrak politik antara Demokrat dan capres cawapres yang diusungnya kelak.

"Setelah matang, komunikasi politik kami katakanlah hampir mendekati final, kemana hubungan Demokrat kelak, maka Demokrat secara resmi meminta kesediaan capres cawapres yang kami usung dalam rangka memenuhi harapan rakyat bersedia menandatangani semacam kontrak politik," kata SBY.

Pertama, Demokrat meminta capres cawapres yang diusungnya secara tegas mendukung dan mengamalkan ideologi Pancasila.

"Konsekuensinya pemimpin kita tidak membuka ruang timbulnya ideologi, paham atau pikiran yang bertentangan dengan pancasila. Juga tak buka ruang atas pikiran atau gerakan yang ingin menjadikan indonesia sebagai negara agama. Ini posisi partai Demokrat dan harapan rakyat Indonesia," katanya.

Kedua, partai Demokrat menggarisbawahi persoalan di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, di antara lain terkait lapangan kerja, kemiskinan serta investasi. Demokrat juga berharap adanya keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan pembangunan manusia.

Ketiga, di bidang hukum dan keadilan, Demokrat meminta capres cawapresnya tak mencampurkan hukum dengan politik.

Poin keempat dalam kontrak politik tersebut terkait dengan terjaminnya demokrasi dan kebebasan berpendapat.

"Kebebasan berbicara dan pers harus dijunjung tinggi. Netralitas aparat dalam pemilu juga harus ditegakan. Rakyat juga berharap agar hoax berita fitnah itu ditertibkan secara adil," tegasnya.

Terakhit, Demokrat meminta pemimpin mendatang bisa menjaga kesatuan, kerukunan sosial dan sikap antiradikalisme di tanah air.

SBY mengatakan, partai Demokrat menginginkan Indonesia bebas dari politik identitas dan politik SARA di pemilu mendatang.

"Mudah-mudahan partai kami dengan izin Allah SW; Tuhan YME bisa menetapkan capres dan cawapres yang kami pilih sehingga bisa membawa kebaikan bagi negara dan rakyat kita di masa mendatang," ujarnya.