Bawaslu RI Sambangi Kantor DPP Partai Hanura Kubu OSO untuk Lakukan Sosialisasi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bawaslu RI melanjutkan sosialisasi pengawasan pencalonan untuk Pileg dan Pilpres 2019 kepada partai politik.

Jumat (13/7/2018), Bawaslu RI mendatangi Kantor DPP Hanura, di The City Tower, Jakarta Pusat.

Ketua Bawaslu RI, Abhan bersama anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja, dan Fritz Edward Siregar disambut Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang dan Sekjen Herry Lontung Siregar.

Baca: 10 Menit Berada di Rumah Dinas Menteri Sosial, Dirkrimsus Polda Metro Jaya: Tidak Ada Apa-apa

Dalam pertemuan, OSO, sapaan akrab Oesman Sapta Odang, memperkenalkan Herry Lontung Siregar selaku Sekjen Partai Hanura.

Dia menegaskan, Herry Lontung merupakan Sekjen Partai Hanura yang sah.

"Ini sekjen yang sah," ujar OSO di Kantor DPP Hanura, di The City Tower, Jakarta Pusat, Jumat (13/7/2018).

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI, Abhan mengatakan dirinya sengaja mendatangi kantor DPP Hanura yang dipimpin OSO karena dinilai sebagai pengurus sah Partai Hanura.

Baca: Pria Berbadan Tegap dan Berambut Cepak Ini Bersikeras Tidak Mau Diamankan Polisi

Dia berpedoman pada surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bhakti 2015-2020.

"Mengacu kepada ketentuan dari peraturan perundang-undangan bahwa SK Menkumham terakhir itu ke Pak Oso da Pak Sekjen. Dan juga ada surat dari KPU bahwa kepengurusan ini Pak OSO dan pak sekjen gitu," kata Abhan.

Adapun kedatangan Bawaslu RI ke kantor DPP Hanura, kata dia, untuk sosialisasi pengawasan pencalonan dalam Pileg dan Pilpres 2019.

Bawaslu RI sudah melakukan roadshow ke partai politik peserta Pemilu 2019 sejak 2 Juli lalu.

Menurut dia, Bawaslu RI mengharapkan kepada partai politik termasuk Hanura untuk menyiapkan diri dalam tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupten/Kota.

"Kami meminta komitmen moral berupa pakta integritas di dalam pencalonan pendaftaran dan bacalon Hanura bisa mengusung politisi-politisi yang bersih yang amanah yang nantinya bisa membawa kemajuan serta kesejahteraan bangsa Indonesia ini," kata dia.

Dia melanjutkan, upaya menjaring politisi bersih harus dimulai dari proses rekrutmen yang bersih, tidak ada money politic, tidak ada mahar politik dalam proses pencalonan tersebut.

Selain itu, dia juga meminta kepada parpol supaya tidak mengusung, mencalonkan, dan mendaftarkan bacaleg yang berpersoalan dengan hukum atau mempunyai masalah dengan hukum.

"Misalnya napi tindak kejahatan narkotika, kemudian teroris, kemudian kejahatan seksual dan juga napi mantan koruptor untuk tidak dicalonkan atau didaftarkan oleh Partai Hanura," katanya.