Fahri Hamzah Sebut Konyol Soal Dirilisnya 200 Nama Mubalig

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan langkah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin merilis 200 nama penceramah yang dianggap moderat merupakan tindakan konyol.

Seharusnya tugas pemerintah memfasilitasi perbedaan pendapat di antara mubalig, bukanya membuat klasifikasi.

Baca: Mempora: Asian Games 2018 Tetap Berjalan, Tidak Boleh Mundur

‎"Konyol, jadi tugas negara itu memfasilitasi perbedaan pendapat, termasuk perbedaan pendapat di antara mubaligh, penceramah. Biarin aja itu beda pendapat, tapi jangan kemudian pemerintah ngatur ini yang bagus dan ini yang tidak bagus," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/5/2018).

Menurut Fahri tindakan Menteri Agama mengeluarkan rilis tersebut seperti upaya mengontrol imajinasi publik.

Baca: Kalimat Terakhir Usai Salat Subuh Bareng Rasyid, Adara Taista: Aku Ingin Tidur

Fahri khawatir setelah mengklasifikasn mubalig, pemerintah melalui kementeriannya akan melakukan hal yang sama terhadap pers.

"Nanti kalau mubalig begitu, nanti pers juga dia bikin list sama dia. Ini pers yang boleh dibaca dan ini yang engga boleh," katanya.

Baca: Probosutedjo Ungkap Kegelisahan Soeharto, Bimbang Saat Serahkan Kekuasaan ke BJ Habibie

"Yang pro pemerintah boleh dibaca, yang engga pro pemerintah engga boleh dibaca. Nanti turun lagi, yang ini boleh dikasih iklan sama BUMN yang ini engga boleh. Nah ini kan otak apa kaya gini, ini kan otak otoriter. Ini 20 tahun lalu boleh kaya gitu, sekarang engga boleh lagi begitu," lanjut dia.

Fahri juga tidak menerima bila alasan Menteri Agama mengeluakan rekomendasi adalah menjaga kebangsaan.

Menurutnya apabila ingin menjaga kebangsaan seharusnya pemerintah mengajak ulama berdialog.

Mulai dari berdiskusi mengenai masalah cara memandang agama hingga bangsa.

‎"Kalau pemerintahnya engga ngomong yang ngomong siapa. Itu masalahnya, pemerintah ini tidak melaksanakan diskursus karena bilang kerja kerja kerja, tapi pada saat yang sama dia mau kontrol pemikiran orang," katanya.

‎Sebelumnya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa langkah kementeriannya merilis 200 nama penceramah yang diaanggap moderat merupakan permintaan dari masyarakat, terutama yang berasal dari mushola atau majelis taklim yang berada di lingkungan instansi pemerintah dan BUMN.

Ke 200 nama tersebut merupakan hasil konsultasi dengan tokoh ulama dan organisasi kemasyarakatan.

Rekomendasi ulama tersebut untuk meminimalisir penyebaran paham radikal dan intoleran.