Formappi Nilai Wajar PSI Tetapkan Cawapres dan Susunan Kabinet Jauh Hari Sebelum Pemilu

TRIBUNNEWXS.COM, JAKARTA - Apa yang dilakukan PSI dengan menyebut nama-nama tokoh yang layak disandingkan sebagai wakil Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2019 mestinya sesuatu yang biasa-biasa saja.

Apalagi muncul sejumlah figur calon menteri yang kelak bisa mengisi kabinet pemerintahan Jokowi.

"Lembaga survey lain juga sudah kerap mengutak-atik nama-nama tokoh yang dianggap bisa mendampingi Joko Widodo dalam Pemilu mendatang. Pun PSI sebenarnya menyebut nama-nama tokoh tersebut berdasarkan polling yang mereka lakukan," ujar peneliti senior Formappi Lucius Karus, Jumat (30/3/2018).

Dengan demikian, menurut dia, tak perlu menanggapi apa yang dilakukan PSI ini sebagai aksi politis.

"Memang sudah waktunya meramaikan wacana sosok-sosok yang akan maju entah sebagai calon presiden maupun wakil presiden untuk Pemilu 2019," ujarnya.

Menurut dia , PSI sudah menyatakan dukungan kepada Jokowi, pantas saja dia merasa perlu untuk membantu Jokowi mencarikan sosok yang bisa dijadikan sebagai pendamping untuk Pilpres 2019.

"Dalam konteks Pemilu serentak seperti yang akan kita lakukan pada 2019 mendatang, penting sekali bagi Partai-partai untuk mempersiapkan kader yang akan diusung jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraan Pilpres ataupun sebelum tahapan pemilu dimulai," kata dia.

Lucius mengatakan ini tentu sangat membantu proses persiapan sekaligus pengenalan dan sosialisasi kandidat ke publik.

"Kandidat yang diusung juga bisa terbantu jika kepastiannya untuk bertarung sudah dipastikan sejak awal sehingga secara personal dia memiliki waktu untuk mengemas konsep dan perencanaan," ujarnya.

DIkatakan mungkin karena Pemilu mendatang baru merupakan pengalaman perdana pemilu serentak, partai-partai maupun figur-figur nampak kagok untuk menentukan sejak dini figur capres-cawapres mereka.

Atau juga hambatan berupa syarat Presidensial Treshold yang tak memungkinkan partai-partai mengusung sendirian capres-cawapres membuat partai-partai harus terlebih dahulu membangun koalisi pencalonan.

"Pembicaraan soal figur yang diusung pun akan sangat tergantung pada kompromi antar partai-partai sekoalisi. Ini memang menjadi beban ketika syarat pengusungan calon presiden dan Wapres mesti memenuhi persyaratan ambang batas, yang akibatnya membuat satu partai tak bisa dengan lepas-bebas menyebut nama tertentu," ujarnya

Menurut Lucius, dalam hal ini PSI memang punya posisi yang lepas bebas.

"Dia merupakan partai peserta pemilu yang bebas karena tak memenuhi syarat untuk menentukan capres-cawapres, terhambat oleh persyaratan ambang batas presiden," katanya.

Akan tetapi keterbatasan PSI sebagai peserta pemilu tersebut tak lalu menghapus kerja politik PSI untuk ikut menyumbangkan ide dan gagasan juga sosok yang bisa diajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2019.