Anggota Komisi I: Terkait Papua Kedepankan Penegakan Hukum, Bukan Perang
Penggunaan istilah-istilah yang menakutkan seperti kata 'perang' untuk menanggapi persoalan separatisme, OPM juga sudah selayaknya dihentikan
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris mengatakan, pendekatan terhadap gerakan separatisme, kelompok bersenjata termasuk organisasi papua merdeka (OPM) seharusnya sudah tidak mengedepankan cara-cara militer.
Menurutnya, penggunaan istilah-istilah yang menakutkan seperti kata 'perang' untuk menanggapi persoalan separatisme, OPM juga sudah selayaknya dihentikan.
"Yang paling tepat dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan penegakan hukum sehingga penindakannya pun dilakukan sesuai koridor hukum yang berlaku. sehingga tidak ada trauma di tengah masyarakat Papua lagi," ujarnya, Rabu, (28/3/2018).
Baca: Arteria Dahlan Memaki Kementerian Agama saat Rapat Kerja Komisi III dengan Jaksa Agung
Anggota DPR dari Fraksi PDIP tersebut mengatakan, melindungi NKRI adalah kewajiban absolut.
Namun, jangan sampai mengulangi kesalahan masa lalu, dengan menggunakan pendekatan militer untuk menghadapi kelompok kriminal bersenjata.
Menurutnya, pendekatan perang hanya akan membawa TNI dituduh melakukan pelanggaran HAM yang akan membuat masyarakat tidak tenang karena merasa diteror.
"Maka pendekatan yang paling tepat adalah melakukan pendekatan penegakan hukum. Pendekatan perang secara membabi buta menimbulkan banyak korban nyawa dan dendam," katanya.
Yang harus dilakukan saat ini menurutnya adalah, mendukung kebijakan Presiden Jokowi untuk menghadapi apapun yang terjadi di tanah Papua.
Presiden tak lagi menggunakan pendekatan militer, tetapi penegakan hukum dalam menghadapi berbagai Kelompok Kekerasan Bersenjata.
"Saya berkeyakinan bahwa masyarakat Papua mengapresiasi langkah pemerintah Jokowi yang mengedepankan pendekatan penegakan hukum. Selain itu rakyat Papua mengapresiasi perhatian khusus yang diberikan oleh presiden Jokowi untuk tanah Papua dengan anggaran yang meningkat tajam," katanya.
Charles mengatakan, Presiden Jokowi adalah salah satu presiden yang sering melakukan kunjungan ke tanah papua, bahkan sampai wilayah pedalaman dalam rangka merangkul semua kelompok masyarakat di sana.
Baca: Video Amatir Abadikan Detik Detik Mengerikan Longsor di Ciloto
Pendekatan kesejahteraan masyarakat terbukti efektif mengangkat perekonomian masyarakat di tanah Papua.
