Anggota Komisi I: Terkait Papua Kedepankan Penegakan Hukum, Bukan Perang
Penggunaan istilah-istilah yang menakutkan seperti kata 'perang' untuk menanggapi persoalan separatisme, OPM juga sudah selayaknya dihentikan
Penulis:
Taufik Ismail
Editor:
Imanuel Nicolas Manafe
lihat foto
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris (kiri) bersama Direktur Imparsial Alaraf (kanan) saat menjadi pembicara dalam diskusi publik bertema 'Dinamika Gerakan Terorisme dan Polemik Revisi UU Anti-Terorisme' di Jakarta, Rabu (31/5/2017). Pelibatan militer dalam aksi anti terorisme dan dimasukkan dalam revisi UU Anti Terorisme dinilai mengkhianati cita - cita reformasi. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Selain itu, tidak kalah penting adalah pembangunan sumber daya manusia yang dapat mengimbangi pembangunan infrastruktur untuk menunjang bangkitnya perekonomian di tanah Papua dan kesejahteraan rakyatnya.
"Oleh sebab itu, upaya yang dilakukan TNI juga sebaiknya dapat sejalan dengan arah kebijakan Presiden dalam membangun pendekatan kesejahteraan. Bukan sedikit-sedikit keluar pernyataan perang. Kita adalah bangsa yang semakin beradab. Kondisi di Papua sudah sangat berbeda dibanding beberapa tahun yang lalu," pungkasnya.
