Korupsi KTP Elektronik
Setnov Sebut Nama Puan dan Pramono Anung Terima Duit Korupsi e-KTP,Hasto Sebut 'Partainya Oposisi'
"Posisi politik PDI Perjuangan selama 10 tahun pemerintahan SBY saat itu, berada di luar pemerintahan," ujar Hasto,
Penulis:
Fitri Wulandari
Editor:
Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyoroti kesaksian tersangka kasus menga proyek e-KTP Setya Novanto (Setnov) yang menyebut Menko PMK Puan Maharani dan Sekretaris Negara Pramono Anung menerima aliran dana sebesar USD 500 Ribu.
Ia pun menjelaskan bahwa partai berlambang kepala banteng itu berada di luar pemerintahan Presiden yang menjabat saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Posisi politik PDI Perjuangan selama 10 tahun pemerintahan SBY saat itu, berada di luar pemerintahan," ujar Hasto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/3/2018).
Kata Hasto, tidak ada menteri yang menjadi representasi PDIP dalam pemerintahan SBY.
Hasto pun kembali menekankan bahwa partainya memilih untuk menjadi oposisi.
"Tidak ada representasi menteri PDI Perjuangan di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu selama 10 tahun, kami menjadi oposisi," tegas Hasto.
Ia kemudian membeberkan, dalam sejumlah voting terkait pengambilan keputusan dalam sejumlah kebijakan, partainya selalu kalah saat voting dilakukan.
Mulai dari penolakan impor beras, hingga penolakan Undang-undang (UU) Penanaman Modal dan UU Free Trade Zone.
Baca: Faisal Basri: Membangun Infrastruktur dengan Menerbitkan Surat Utang Bikin Ekonomi Tak Stabil
Baca: Cawapres untuk Jokowi Akan Datang dari Kader Partai Golkar
"Di dalam beberapa keputusan strategis yang dilakukan melalui voting, praktis PDI Perjuangan selalu 'dikalahkan', misal penolakan impor beras, penolakan UU Penanaman Modal dan UU Free Trade Zone," jelas Hasto.
Oleh karena itu, ia kembali menegaskan partai yang dipimpin oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri itu tidak memiliki posisi politik yang kuat terkait kebijakan dalam proyek e-KTP tersebut.
"Dengan demikian tidak ada posisi politik yang terlalu kuat terkait dengan kebijakan E-KTP sekalipun," kata Hasto.
Sebelumnya, nama Puan dan Pramono disebutkan Setnov dalam sidang e-KTP hari ini.