Hasto Tantang Audit PDIP untuk Buktikan Ucapan Setnov Soal Puan dan Pramono Terima Suap e-KTP

Laporan Reporter Tribunnews, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, membantah pernyataan Setya Novanto yang menyebut dua politisi PDI Perjuangan Puan Maharani dan Pramono Anung menerima dana e-KTP masing-masing 500 ribu dolar Amerika.

Untuk membuktikan keterangan dari terdakwa kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP tersebut, Hasto mengaku PDI Perjuangan siap diaudit.

"Kami siap diaudit untuk membuktikan bahwa keterangan Bapak Setya Novanto tidak benar," kata Hasto, saat dihubungi, Jumat (23/3/2018).

Sebelumnya, di persidangan Kamis 22 Maret 2018, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu dengan suara sesenggukan menyebutkan dua nama elit PDI Perjuangan Puan Maharani dan Pramono Anung sebagai penerima dana eKTP masing-masing 500 ribu dolar Amerika.

"Waktu itu ada pertemuan di rumah saya yang dihadiri Oka dan Irvanto. (Uang) diberikan ke Puan 500 ribu dolar Amerika dan Pramono Anung 500 ribu dolar Amerika" kata Novanto.

Pernyataan terdakwa kasus korupsi eKTP, Setya Novanto kepada dua elite PDI Perjuangan Puan Maharani dan Pramono Anung sudah diungkapkan sejak persidangan pekan lalu.

Setya Novanto sempat bertanya pada saksi Made Oka Masagung, apakah mengingat proses serah terima uang di kediaman Novanto untuk diserahkan kepada dua anggota DPR.

"Pak Made Oka dan Andi pernah ke rumah saya akan menyerahkan uang kepada anggota dewan yakni dua orang yang sangat penting, apakah masih ingat, Pak?" tanya Setnov di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Baca: Driver Taksi Online Protes Permenhub 108 / 2017 ke DPR Tak Beralasan

Baca: Setnov Sebut Nama Puan dan Pramono Anung Terima Duit Korupsi e-KTP,Hasto Sebut Partainya Oposisi

"Engga ingat, saya tidak pernah kasih. Tidak ada," jawab Made Oka.

Di hari yang sama keponakan Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo juga membantah pernyataan pamannya yang menyebut pemberian sejumlah uang kepada sejumlah anggota DPR.

Irvanto mengaku hanya ingat bahwa Andi Narogong pernah menjanjikan paket pekerjaan terkait eKTP yang menurutnya tak pernah terealisasi.

"Yang saya ingat, saya tidak mendapatkan pekerjaannya. Kalau yang dibilang Andi meminta saya serahkan uang ke anggota dewan juga tidak pernah ada," kata Irvanto.