Pemerintah Rumuskan Kebijakan untuk Perkuat Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Belanja Pemerintah harus dilakukan secara efisien dan efektif, berorientasi pada public delivery
lihat foto
Solusi yang berhasil dirumuskan dalam forum ini adalah pemerintah perlu merevisi Peraturan Presiden Nomor 7/2015 untuk mengurai masalah struktur dan merevisi PermenPAN-RB 77/2012 untuk meningkatkan kelas jabatan pengelola pengadaan.
Bila segera terimplementasi, terobosan ini akan berdampak pada pelayanan publik yang dirasakan masyarakat serta penyerapan anggaran yang lebih baik.
Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah, Hadiyanto, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) di bidang pengadaan.
Kejelasan peran bagi institusi pengadaan akan meningkatkan akuntabilitas, tanggung jawab dan kinerja/tingkat layanan.
Dengan adanya hal tersebut, sangat penting adanya tenaga profesional pengadaan yang berkualitas dan kompeten dengan sistem karier, serta penghargaan dan remunerasi yang kompetitif.
Ke depan, Jakarta Forum dapat diperluas dalam jaringan CoE ULP di Indonesia, dan menjadi “Indonesia Procurement Forum”.
Kepala LKPP Agus Prabowo juga menambahkan bahwa kegiatan ini juga perlu ditingkatkan dalam pertemuan tingkat menteri.
“Membangun pengadaan publik yang baik itu tidak bisa hanya di-handle oleh LKPP sendiri. Harus ada ekosistem yang dibangun oleh beberapa kementerian/lembaga,” katanya.
