Pilkada Serentak
NasDem Nilai Wacana Mendagri Angkat Jenderal Polisi Jadi Pejabat Gubernur Kurang Bijak
"Padahal pemilu sendiri kan kita dituntut menghasilkan pemilu pilkada yang berkualitas, langsung jujur, adil, efisien dan produktif,"
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Nasdem memberikan respon terkait usulan Mendagri, Tjahjo Kumolo, tentang rencana mengangkat perwira tinggi Polri menjadi pejabat Gubernur.
Sekertaris Jendral Partai Nasdem, Jhonny G Plate,mengatakan keputusan tersebut kurang tepat.
Khusunya menyangkut soal tempat dan momentumnya dan menimbulkan pandangan penempatan tersebut bisa mempengaruhi proses demokrasi.
Baca: Megawati Ajarkan Calon Kepala Daerah Strategi Tangkal Politik Uang dan Isu SARA
Baca: Ketua KPU dan Bawaslu Naik Sepeda Motor Datangi Kantor Partai Politik Saat Verifikasi Faktual
"Begini ya, kita memahami bahwa rencana Pejabat (Pj) atau Pelaksana Tugas (Plt) itu masih di dalam ruang lingkup Undang-undang (UU), tapi tentu momentumnya tempatnya kurang bijak, kurang tepat," ucap Jhonny G Plate, ketika ditemui di kantor DPP Nasdem, Minggu (28/1/2018).
Akibatnya, wacana tersebut menimbulkan reaksi publik.
Karena ada kekhawatiran, dengan penunjukan perwira tinggi Polri sebagai pejabat gubernur akan mempengaruhi proses demokrasi di wilayah.
Baca: Pemilihan Penjabat Gubernur dari TNI atau Polri Pernah Dilakukan Ketika Zaman SBY
Baca: KPU Rapat Bahas Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Lima Partai Politik Sore Ini
"Padahal pemilu sendiri kan kita dituntut menghasilkan pemilu pilkada yang berkualitas, langsung jujur, adil, efisien dan produktif. Kan itu syarat-syaratnya," ucapnya.
Belum lama ini Mendagri Tjajo Kumolo mengusulkan Pejabat Tinggi Polri menjadi pejabat gubernur di Sumatera Utara dan Jawa Barat.
Wacana tersebut menimbulkan kehwatiran bila kedua perwira tinggi Polri tersebut tidak netral saat prosies Pilkada berlangsung.
Dikatakan Jhonny, dirinya tidak meragukan kenetralan dari para petinggi Polri tersebut.
"Saya katakan ada respon publik, nah respon publik ini yang harus ditanggapi, apa respon publiknya, bahwa ada kekhawatiran penyelenggaraan pemilu nanti tidak seperti yang diharapkan," katanya.
