Keputusan Mempertahankan Airlangga Bisa Jadi Senjata Lawan Politik Serang Jokowi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo melantik sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Empat pejabat baru tersebut Idrus Marham sebagai Menteri Sosial, Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Lalu, Jenderal TNI Purnawirawan Agum Gumelar sebagai Dewan Pertimbangan Presiden, dan Marsekal Yuyu Sutisna sebagai Kepala Staf Angkatan Udara.

Baca: Idrus Marham Serahkan Nasib Jabtan Sekjen Golkar Ke Tangan Airlangga

Namun, orang nomor 1 di Indonesia itu tidak mengganti Airlangga Hartarto yang rangkap jabatan Menteri Perindustrian dengan Ketua Umum Partai Golkar.

Pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago, menilai Jokowi tidak konsisten terhadap janji melarang menteri rangkap jabatan.

Inkonsistensi mantan gubernur DKI Jakarta itu dapat menjadi sasaran bagi lawan politik.

Baca: Wiranto Minta Siapapun Pemicu Konflik di Internal Partai Hanura Segera Sadar

"Presiden Jokowi saya melihat belakangan, sudah mulai goyang dengan komitmen dan janji suci politik soal kabinet tanpa syarat, kabinet tanpa rangkap jabatan, kabinet ramping dan sebagainya," tutur pendiri lembaga riset politik Voxpol Center, Rabu (17/1/2018).

Menurut dia, keputusan mempertahankan Airlangga Hartarto dapat menjadi blunder yang nantinya akan merugikan Jokowi.

"Memang ada yang sengaja membiarkan presiden Jokowi melanggar komitmen dan sudah mulai mengoyang konsistensinya. Namun nanti ketemu mau pemilu, inkonsistensi Jokowi bakal digoreng lawan politiknya," kata dia.

Baca: Khofifah Kemasi Baju Hingga Lukisan Dari Ruang Kerjanya di Kantor Kemensos

Di kesempatan itu, dia menyarankaan agar Airlangga Hartato dengan kesadaran sendiri mundur dari jabatan menteri.

Menurut dia, kader Golkar tentu bakal empati, karena upaya menyelamatkan partai berlambang pohon beringin itu tidak mudah dan dibutuhkan fokus.