Idrus Marham Serahkan Nasib Jabatan Sekjen Golkar Ke Tangan Airlangga

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - ‎Idrus Marham menyerahkan nasib dirinya dalam struktur organisasi Partai Golkar kepada Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto.

Hal tersebut menyusul dirinya ditunjuk menjadi Menteri Sosial.

Diketahui Idrus saat ini masih menjabat sebagai sekretaris jenderal partai Golkar.

Baca: Idrus Marhan Rangkap Jabatan Sekjen Partai, Jokowi: Itu Urusan di Golkar

"Kita sudah berikan mandat pada pak Airlangga, biarlah Pak Airlangga menentukan, saya kita pada akhir bulan ini Pak Airlangga akan mengambil keputusan," tutur Idrus di komplek Istana Negara, Jakarta, ‎Rabu (17/1/2018).

‎Menurut Idrus, Airlangga memiliki kuasa secara penuh dalam melakukan revitalisasi kepengurusan di Partai Golkar, baik itu posisi sekretaris jenderal, ketua harian, kordinator bidang, dan lain-lainnya.

Baca: Jadi Menteri Sosial, Jusuf Kalla Sebut Idrus Marham Harus Lepas Jabatan Sekjen Golkar

"Apapun kebijakan yang diambil Pak Airlangga berorientasi pada Golkar bangkit, Golkar jasa, dan Golkar menang pada pertarungan politik," tutur Idrus.

Idrus menilai, sekjen partai Golkar‎ merupakan posisi yang sangat penting karena bukan hanya penanggung jawab di bidang organisasi, tetapi juga memiliki fungsi konseptual yang harus dilakukan.

‎"Tahun politik akan meningkat persaingan yang ada, sehingga sekjen harus menjaga harmonisasi dan mendorong kinerja partai agar partai berjalan dengan baik," papar Idrus.

Baca: Khofifah Kemasi Baju Hingga Lukisan Dari Ruang Kerjanya di Kantor Kemensos

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Idrus Marham harus dilepas jabatanya dari Sekretaris Jenderal Partai Golkar, setelah dirinya dilantik menjadi Menteri Sosial.

Menurutnya, pekerjaan Sekjen Golkar sangat padat dan setiap hari harus berada di kantor DPP Partai Golkar, sehingga hal ini akan menyulitkan dirinya untuk berbagi waktu antara tugas pemerintah dan partai.

"Saya kira Sekjen sulit merangkap, berbeda dengan ketua umum, kalau Sekjen harus ada dikantor, jadi tidak mungkin merangkap," ujar Jusuf Kalla.