Perludem Nilai Putusan MK Terkait PT Jauh dari Logika Konstitusi
Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential thre
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.
Titi menilai MK tidak yakin dengan keputusan yang menolak menghilangkan PT dalam pencalonan presiden.
"MK tidak yakin dengan keputusannya. Jadi logika yang dibangun menurut kami jauh dari logika konstitusi atau UUD 1945," kata Titi di Gedung MK, Jakarta, Kamiss (11/1/2018).
Baca: Soal Novanto Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Fahri Minta KPK Sebutkan 14 Nama yang Terlibat
Titi menilai, MK dalam menyampaikan argumentasi dalam penolakan menghilangkan PT bagaikan seorang pengamat politik yang sedang berbicara presidensial rasa parlementer.
"Lalu kemudian bicara penyederhanaan partai atau nggak fokus berkaitan dengan argumen konstitusional yang ingin dibangun berkaitan dengan ambang batas pencalonan presiden," tuturnya.
Masih kata Titi, MK menurutnya dalam berargumen juga tidak menyentuh soal rasionalitas dan relevansi ambang batas pencalonan presiden terkait dengan keberadaan Pasal 6A UUD 1945. Dirinya menilai, logika yang dapat diterima oleh pihaknya adalah argumen dari dua hakim konstitusi yang dissenting opinion.
Baca: Ridwan Bunuh Majikan dan Keluarganya Karena Sakit Hati
"Justru logika dissenting opinion yang snagat bisa diterima. Secara objektif memang logika MK melompat-lompat terkait dengan presidential threshold," tandasnya.
