DPR Gelar Rapat Gabungan dengan Pemerintah Bahas Pilkada Serentak 2018

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat gabungan antara Komisi II dan Komisi III bersama pemerintah, untuk membahas persiapan Pilkada Serentak tahun 2018.

Rencananya dari pemerintah diwakili Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung, Kapolri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, rapat konsultasi itu dilakukan untuk memastikan kondusifitas Pilkada Serentak 2018.

Dirinya menjelaskan, salah satu agenda yang dibahas adalah munculnya dugaan kriminalisasi terhadap sejumlah pasangan calon yang akan bertarung Pilkada.

"Kita ketahui bahwa akhir-akhir ini banyak isu masalah calon gubernur, bupati/wali kota yang mendadak dipanggil alat penegakan hukum dalam hal ini kepolisian dan pengadilan, tentunya kita harus menjaga ini, menjaga kondusifitas," kata Agus kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Baca: Dituding PKI Lewat Pesan Misterius, Menteri Nasir Lapor ke Polda

Agus menuturkan, salah satu contoh terjadi kepada Partai Demokrat di Pilgub Kalimantan Timur.

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang diusung, Syaharie Jaang-Awang Ferdian Hidayat diduga mendapatkan ancaman kasus hukum.

Penyebabnya, karena Jaang tidak memilih cawagub yang diusulkan partai tertentu.

Keduanya sempat menjalani pemeriksaan polisi atas sebuah kasus yang dianggap Partai Demokrat mereka tak terlibat.

"Tetapi setelah memberikan jawaban dia tidak mau, akhirnya dikasuskan, tentunya ini sesuatu hal yang memiliki nuansa tidak kondusif," kata Agus.

Menurutnya, rapat konsultasi tersebut akan membahas masalah-masalah seperti ini dan juga membahas segala persiapan jelang Pilkada Serentak pada Juni 2018.

"Sehingga rapat pimpinan DPR dengan Bawaslu, Kepolisian dan lainnya kita sepakat untuk menjaga kondusifitas ini sehingga pilkada ini kita kawal supaya betul-betul demokratis," kata Agus.