Pilkada Serentak
Dapat Penolakan, PPP Sodorkan Kontrak Politik pada Djarot-Sihar
Arsul Sani tidak menampik bahwa keputusan partainya mengusung Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus mendapatkan penolakan para kadernya di Sumut.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan ( PPP), Arsul Sani tidak menampik bahwa keputusan partainya mengusung Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus di Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) 2018 mendapatkan penolakan para kadernya di Sumut.
"Harus kami akui PPP Sumut berkeberatan dengan paslon ini. Tentu kami harus mendengarkan bahkan kalau kami ikuti terjadi unjuk rasa di kantor DPW PPP Sumut. Buat kami itu demokrasi di internal," ujar Arsul di Kompleks parlemen, Senayan, jakarta, Rabu, (10/1/2018).
Adanya keberatan dari kader PPP di Sumut terhadap keputusan Pengusungan tersebut, membuat PPP menyodorkan kontrak politik terhadap pasangan Djarot-Sihar.
Baca: Dishub DKI Jakarta Cabut Rambu Pembatasan Sepeda Motor
Terdapat enam poin dalam kontrak politik yang disodorkan PPP, yakni:
1. Djarot dan Sihar akan mendukung gerakan nasional wakaf Al Quran yang memang digelorakan oleh PPP dan Al Quran wakafnya itu kami tahun lalu mendistribusikan lebih dari 50.000 Al Quran di luar Pulau Jawa, khususnya provinsi yang Islamnya masih minoritas.
2. Kita minta agar mengalokasikan lebih besar lagi dan secara khusus di APBD nanti kalau mereka yang menjadi gubernur dan wagub itu alokasi anggaran untuk kepentingan lembaga pendidikan Islam dan Ponpes yang ada di sana.
3. Pak Djarot dan Pak Sihar kita minta agar mendorong lahirnya peraturan daerah yang melarang atau membatasi peredaran miras di wilayah Sumut.
4. Ini lebih umum memang agar kalau menang maka selama pemerintahan indeks pembangunan SDM harus ditingkatkan dan pengentasan kemiskinan.
5. Kami sampaikan ke Pak Sihar karena kebetulan nonmuslim dan dikeberati teman teman PPP di sana meskipun non tapi nanti silaturahmi dengan muslim lebih baik atau setidaknya baik.
6. Satu lagi pertimbangan PPP yang harus menjadi dasar pengambilan keputusan. Kami melihat di Sumut bagaimanapun 30 persen penduduk noni. Tapi PPP tetap berprinsip nomor satu muslim.
"Karena ada keberatan dari teman teman di sana maka Pak Djarot dan Pak Sihar membuat kontrak politik dengan PPP yang berkaitan dengan umat islam," kata Arsul.
Untuk diketahui PPP resmi mendukung pasangan Djarot-Sihar di Pilgub Sumut 2018.
Dengan adanya dukungan PPP tersebut maka pasangan tersebut memenuhi syarat untuk mencalonkan diri di Pilgub Sumut.
PDIP yang memiliki 16 kursi di tambah PPP yang memiliki 4 kursi memenuhi syarat ambang batas pencalonan yakni 20 kursi.
Pasangan tersebut akan menghadapi pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Ijeck) yang didukung 6 partai politik, yaitu Golkar, Gerindra, Hanura, PKS, PAN, dan NasDem. Dan juga pasangan JR Saragih-Ance yang didukung paratai Demokrat, PKPI, dan PKB.
