Gerindra Nilai Survei Indo Barometer Isyarat Prabowo Kandidat Kuat Lawan Jokowi di Pilpres 2019

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Gerindra Nizar Zahro berkomentar mengenai hasil survei Indo Barometer.

Menurutnya, hasil survei tersebut memberikan isyarat bahwa Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai kandidat kuat sebagai capres melawan Jokowi.

"Dan ini menjadi semangat bagi Partai Gerindra untuk membangun soliditas partai,dan kepercayaan yang tunggi bahwa incumbent yang sudah bekerja selama 3 tahun hanya mendapatkan elektabilitas sebesar 34,9 persen," kata Nizar dalam keterangan tertulis, Selasa (5/12/2017).

Baca: Daftar Kopi yang Dipesan Jokowi Saat Mampir ke Sejiwa Coffee, Salah Satunya Kopi Puntang

Menurut Nizar, elektabilitas itu masih bisa dikejar secara masif sehingga hasil survei tersebut dapat dipatahkan dengan realita tingkat keterpilihan Prabowo yang tinggi mengalahkan incumbent .

Apalagi, kata Anggota Komisi V DPR itu, Partai Gerindra selalau kritis konstruktif terhadap kebijakan pemerintah yang jelas gagal total di bidang ekonomi dengan naiknya taraf dasar listrik yang mencekik masyarakat.

"Soliditas Partai sangat penting untuk memenangkan pemilu legislative. Tanpa soliditas, partai akan terpecah belah dan berjalan tanpa arah," kata Nizar.

Nizar menambahkan keberadaan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum merupakan figur pemersatu bagi Partai Gerindra.

Baca: Ini 3 Cake Imut yang Dipesan Presiden Jokowi di Sejiwa Coffe, Diborong Sampai Habis

Dibawah Prabowo Subianto, lanjut Nizar, Partai Gerindra bergerak secara serentak baik dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat maupun dalam pesta demokrasi seperti pemilukada.

"Soliditas partai tersebut bukan tanpa dinamika internal. Tak bisa dipungkiri setiap partai pasti terjadi dinamika internal, hanya saja dinamika tersebut terkelola dengan baik," ungkapnya

Disamping itu, Nizar menjelaskan Partai Gerindra selalu kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.

"Seperti kebijakan pemerintah menjual aset negara ke swasta. Dalam hal ini Partai Gerindra menolak keras. Sebab, hal itu bertentangan dengan konstitusi. Dalam pasal 33 UUD 1945 menyatakan, cabang produksi yang penting bagi negara dan berkenaan dengan hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara," urainya

Diberitakan sebelumnya, Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan, mayoritas publik, 61,8 persen, menginginkan Joko Widodo kembali menjadi Presiden untuk periode 2019-2024.

Sedangkan jumlah yang tidak menginginkan Jokowi kembali menjadi pesiden sebanyak 23,6 persen. Dan yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 14,7 persen