Munas NU Soroti Ketidakhadiran Pemerintah di Bidang Pertanian
Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama menyoroti salah satu permasalahan Indonesia di bidang pertanian.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, LOMBOK -- Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama menyoroti salah satu permasalahan Indonesia di bidang pertanian.
Tema besar Munas dan Konbes NU 2017 adalah memperkokoh nilai kebangsaan melalui gerakan deradikalisasi dan penguatan ekonomi warga.
NU berpandangan, radikalisme dan terorisme semakin menyeruak di seluruh dunia karena faktor ideologi dan ekonomi.
Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama, Robikin Emhas menerangkan, salah satu permasalahan ekonomi di Indonesia ada di bidang pertanian.
Baca: Tifatul: Jangan Terlalu Banyak Akrobat Pak Novanto
NU membahasnya di Munas untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada Pemerintah.
"Di bidang pertanian pemerintah kurang hadir," ujar Robikin di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis (23/11/2017).
Robikin menerangkan, pemerintah harus membuat kebijakan afirmasi di bidang pertanian. Tak hanya meredistribusi lahan, tapi harus membangun infrastruktur di bidang pertanian.
"Misal irigasi. Saat ini irigasi yang masih bagus itu yang dibangun di zaman Belanda," ujar Robikin.
Selain melalui infrastruktur, pemerintah juga harus melakukan tata kelola impor. Sehingga, tak mematikan pendapatan petani.
"Karena kita tahu waktunya panen, petani bawang, tebu, dan cengkeh, seringkali import di bidang itu masuk, harganya menjadi rendah," ujar Robikin.
Munas dan Konbes NU diselenggarakan di Lombo
Baca: Anggaran Konsumsi Setiap Kecamatan Rp 40 Juta untuk Terima Keluhan Warga
k, Nusa Tenggara Barat, pada 23 – 25 November 2017. PBNU menggelar Munas dan Konbes dua tahun sekali.
Munas dan Konbes berperan sebagai forum permusyawaratan tertinggi kedua setelah muktamar. Isu-isu strategis nasional kerap dibahas dalam acara ini.
