Penyanderaan di Papua
Ketua MPR Minta Teror Penyanderaan Ribuan Warga di Papua Ditindak Tegas
"Tindak tegas. Itu dikategorikan itu kan teroris supersif, bersenjata menyandera warga. Kenapa tidak dibilang terotis? Teror itu. Warganya ditendang..
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua MPR Zulkifli Hasan, meminta aparat penegak hukum menindak tegas atas penyanderaan terhadap 1.300 warga di sekitar Kimberly hingga Banti, Distrik Tembagapura, Jayapura.
"Tindak tegas. Itu dikategorikan itu kan teroris supersif, bersenjata menyandera warga. Kenapa tidak dibilang terotis? Teror itu. Warganya ditendang di videokan begitu. Tidak ada kompromi soal begitu," kata Zulkifli kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/11/2017).
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta TNI-Polri untuk menangkap, lalu diumumkan ke publik.
Baca: Kasus Gula Rafinasi, Bareskrim Memanggil 56 Pengelola Hotel dan Kafe
"Itu teknisnya kan aparat keamanan. Saya nggak paham. Tindak tegas biar publik tahu Kan kita canggih soal nangkap teroris, kan. Masa ini nggak bisa, bersenjata, terang-terangan," katanya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) Wiranto menjelaskan bahwa pemerintah sudah melakukan pemetaan atas konflik tersebut.
Daerah itu merupakan kawasan pendulangan emas.
Dilansir dari Tribun Video, Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa TNI tidak akan tinggal diam atas aksi penyanderaan yang dilakukan KKB terhadap sekitar 1.300 warga.
Kepada wartawan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Panglima TNI menyebut pihaknya sampai saat ini masih melakukan pengintaian di lokasi penyanderaan, sembari berkordinasi dengan Polisi, yang selama ini menangani aksi-aksi oleh KKB di Papua.
"Kami akan melakukan tindakan, tapi prioritas utama adalah mengamankan masyarakatnya, dengan langkah-langkah yang soft (lunak) bersama kepolisian, apabila langkah soft tidak bisa, maka kami akan melakukan langkah selanjutnya," katanya.
TNI masih terus berkordinasi dengan pihak Kepolisian yang bertanggungjawab terhadap penindakan KKB selama ini.
Panglima TNI menyebut untuk penanganan penyanderaan ini, yang melakukan kordinasi adalah Pangdam Cendrawasih Mayjend George Elnadus Supit, dan Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar.
