3 Tahun Jokowi - JK Revolusi Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai untuk Kesejahteraan Rakyat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  -- Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah melakukan revolusi penyaluran bantuan sosial (bansos) non tunai sejak juni 2016.

Bila sebelumnya bansos PKH disalurkan secara tunai, maka sejak pertengahan 2016 bansos PKH disalurkan non tunai. Lompatan besar tersebut dilakukan dalam upaya pemerataan ekonomi yang berkeadilan dan percepatan perwujudan kesejahteraan.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan persnya mengatakan, penyaluran bansos PKH non tunai yang juga diikuti bantuan pangan non tunai juga efektif meminimalisir penyimpangan dalam penyaluran bansos seperti tidak tepat sasaran, tidak tepat jumlah, tidak tepat kualitas, tidak tepat waktu, tidak tepat harga, dan tidak tepat administrasi.

Selain itu, juga dimaksudkan untuk mengurangi perilaku konsumtif masyarakat, membangun kebiasaan menabung dan meningkatkan pemahaman penerima bantuan terkait pentingnya merencanakan keuangan dengan baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Dengan terkoneksinya mereka dengan industri keuangan tentu saja berbagai layanan perbankan bisa diakses, minimal mereka bisa menabung," ungkap Khofifah di Jakarta, Jum'at (20/10).

Khofifah menerangkan, dua program prioritas nasional yang menerapkan sistem non tunai adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Di tahun 2017 ini jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH sebanyak 6 juta keluarga dan akan ditambah sebanyak 4 juta KPM di tahun 2018 mendatang. Sehingga tahun depan total (KPM) PKH mencapai 10 juta.

Sementara Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang saat ini menyasar 1,28 juta juga bertambah menjadi 10 juta KPM. Seluruhnya akan disalurkan secara non tunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera dengan memanfaatkan jaringan perbankan milik Himpunan Bank Negara (BRI, BNI, Mandiri, dan BTN). Himbara telah mengembangkan sistem layanan yang sudah interkoneksi dan inter operability sehingga penerima manfaat lebih mudah mengakses layanan bansos melalui lembaga perbankan.

Khofifah mengatakan, revolusi bansos non tunai yang dilakukan Kementerian Sosial ini tidak lain wujud implementasi instruksi Presiden Jokowi pada April 2016 lalu yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai.

Presiden, kata Khofifah, meminta agar bantuan sosial ke depannya tidak lagi diberikan dalam bentuk tunai namun melalui sistem perbankan. Hal tersebut sesuai dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Karenanya, Khofifah yakin penyaluran secara non tunai yang dilakukan Kemensos mampu mengerek kenaikan indeks keuangan inklusif hingga 75 persen di tahun 2019 dari posisi tahun 2014 yang hanya 36 persen. Bank Indonesia (BI) sendiri memprediksi tingkat inklusi keuangan pada tahun 2017 ini mencapai 50 persen - 60 persen. Angka ini berdasarkan hasil survei internal yang dilakukan oleh pihak bank sentral.

Menurut Khofifah, teknologi yang dibenamkan dalam Kartu Keluarga Sejahtera dengan fitur saving account dan e- wallet adalah yang pertama di dunia. Fitur e-wallet yang terdapat dalam KKS memungkinkan pengelompokkan nominal bantuan beserta peruntukkannya.

Sebenarnya lanjut Khofifah, revolusi bansos ini sudah diramalkan sebelumnya sejak 2010 lalu oleh Armando Barrientos dan David Hulme dalam bukunya "Just Give Money to the Poor". Dalam buku tersebut, ditulis bahwa di masa mendatang akan ada revolusi pembangunan dalam bidang perlindungan sosial dari negara-negara di selatan Khususnya Indonesia.

Tidak hanya itu, tambah dia, dalam majalah The Economics edisi September tahun 2012 juga diramalkan bahwa tidak lama lagi akan terjadi revolusi "negara kesejahteraan" (welfare state) di Indonesia seiring menguatnya komitmen Pemerintah Indonesia dalam hal perlindungan sosial masyarakat.

"Dan saat ini revolusi itu benar-benar terjadi. Tidak mudah memang karena perlu dilakukan pendampingan dan edukasi mengingat sasaran dan ukuran keberhasilannya adalah masyarakat miskin Indonesia," ungkapnya.