Suap di Kementerian Perhubungan
Tonny: Nggak Ada Uang Buat Pak Menteri, Ini Semua Tanpa Sepengetahuan Menteri
Saut tidak menampik jika pihaknya akan memanggil dan mendalami dugaan keterlibatan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada kasus suap tersebut.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejak 2016, Dirjen Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Antonius Tonny Budiono (ATB) rajin mengumpulkan uang suap dari beberapa perusahaan terkait proyek yang ada di lingkungan Perhubungan Laut.
Lalu apa tujuan Antonius Tonny Budiono menimbun uang tersebut di Mess Perwira Dirjen Hubla, Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat.
Banyak isu beredar, uang itu sengaja dikumpulkan dirinya untuk persiapan masa pensiun di hari tua. Sehingga kehidupannya tetap layak dan terjamin.
Saat dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, Antonius Tonny Budianto membantah. Dia mengaku seluruhnya hanya untuk operasional dan kegiatan sosial.
"Tidak ada (untuk persiapan pensiun) tidak ada itu," katanya.
Dikonfirmasi lanjutan apakah uang digunakan untuk maju dalam Pemilihan Presiden 2019, Antonius Tonny Budianto juga membantah.
"Tidak ada, tidak ada, saya bukan orang politik," tuturnya.
Tonny Budiono juga membantah adanya kabar yang menyebut aliran dana Rp 20 miliar ke Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Menurutnya uang suap sebanyak Rp 20 miliar yang dikumpulkan sejak 2016 lalu dari sejumlah perusahaan digunakan hanya untuk kepentingan operasional pribadi.
"Itu uang untuk operasional saya, saya melanggar aturan. Atas nama pribadi saya mohon maaf kepada masyarakat," ucap Antonius Tonny Budiono.
"Nggak ada (buat Pak Menteri), itu fitnah. Ini semua tanpa sepengetahuan menteri. Semua ATM yang diberikan ke saya (dari penyuap) saya yang pegang. Pak Menteri itu orang baik," tambahnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) A Tonny Budiono sebagai tersangka penerimaan suap.
Baca: Fahri Hamzah Ditegur Jokowi Mengapa Rajin Mengkritik KPK?
Tonny dijadikan tersangka terkait kasus dugaan perizinan proyek pengerukan di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Total uang yang disita KPK yaitu Rp 20,74 miliar.
Suap diberikan Adiputra selaku Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (AGK).
Basaria menuturkan PT AGK menggelontorkan uang Rp 20,7 miliar guna memenangkan tender proyek pengerukan pelabuhan tersebut. Proyek ini sudah berlangsung sejak 2016.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, modus suap terhadap Tonny merupakan modus baru. Di mana penyuap yaitu Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (AGK) Adiputra Kurniawan memberikan uang dalam bentuk ATM.
"KPK membuka modus yang relatif baru, dalam OTT ini penyerahan uang dilakukan dalam bentuk ATM," kata dia.
KPK Dalami Kasus
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan penyidiknya akan terus mengembangkan kasus dugaan suap terkait perizinan dan proyek-proyek di Direktorat Jenderal Perhubungan (Hubla) Laut Kementerian Perhubungan yang menyeret Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono (ATB) sebagai tersangka.
Dalam pengembangannya, Saut tidak menampik jika pihaknya akan memanggil dan mendalami dugaan keterlibatan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada kasus suap tersebut.
"Kita dalami dulu lah," ujar Saut Situmorang.
Saut menambahkan KPK tidak mau gegabah dalam menelusuri pihak-pihak lain yang yang terlibat termasuk menerima aliran dana.
Menurut Saut, pihaknya terus menguatkan bukti terkait suap tersebut.
"Nanti kita lihat, kan masih terus berkembang," tambahnya.
Senada dengan Saut, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan juga memastikan pihaknya dalam proses pengembangan kasus akan mendalami dugaan keterlibatan Menteri Budi Karya.
"Tidak menutup kemungkinan sepanjang ditemukan bukti baru," tegas Basaria.
Sementara itu kemarin penyidik lembaga antirasuah melakukan penggeledahan di beberapa tempat terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono.
"Dua tim Satgas penyidik KPK menggeledah empat lokasi sejak malam hingga siang tadi," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.
Febri menuturkan empat lokasi yang digeledah yakni ruang kerja Dirjen Hubla di Gedung Karsa Kementerian Perhubungan, Mess yang ditempati tersangka Antonius Tonny Budiono di Jl Gunung Sahari, Jakarta Pusat.
Lalu di apartemen kediaman tersangka Adiputra Kurniawan di Sunter, Jakarta Utara dan kantor PT AGK di Sunter, Jakarta Utara.
Baca: Lima Bulan Lalu Tonny Makamkan Jenazah Istrinya di San Diego Hills, Warga: Uang dari Mana Dia?
Keris dan Batu Akik Disita
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman Direktur Jenderal Hubungan Laut ( Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono, yang berlokasi di Mess Perwira Bahtera Suaka, RT 04, RW 01, Gunung Sahari Raya Nomor 65, Kemayoran Jakarta Pusat.
Suroto, ketua RT setempat yang juga tetangga Tonny mengaku ikut menyaksikan penggeledahan tersebut. Ia mengatakan bahwa sejumlah barang milik Tonny dibawa oleh penyidik KPK.
"Barang-barang yang berharga, batu (akik), cincin, jam, buku tabungan, keris, kertas transparan," kata Suroto.
Adapun jumlahnya, kata Suroto, penyidik menyita sekitar empat keris dan sekitar sepuluh cincin.
Selain itu, penyidik juga membawa sejumlah berkas, pulpen, dan satu cinderamata tombak.
Menurut Suroto, penggeledahan dilakukan oleh sekitar delapan penyidik KPK yang didampingi dua aparat kepolisian. Empat orang penyidik laki-laki dan empat penyidik lainnya perempuan.
Penggeledahan dilakukan sekitar pukul 05.00 WIB, usai melaksanakan salat subuh, dan selesai sekitar pukul 09.00 WIB.
Baca: Selama 7 Bulan Tonny Tidur di Mess Sederhana Bersama Uang Cash Rp 18,9 Miliar
Saat ini, kata Suroto, rumah Tonny tak lagi disegel. Adapun kunci mess milik Tonny turut dibawa KPK.
"Mungkin enggak digeledah lagi, sudah cukup. Kuncinya juga dibawa (penyidik KPK)," kata dia. (ter/wly)