Suap di Kementerian Perhubungan
Inilah Rentetan Kasus Korupsi dan Pungli di Ditjen Hubla dari 2015-2017
Menurut informasi yang turut diamankan KPK ialah pejabat sekelas eselon I di Kemenhub berinisial TB
lihat foto
Mereka didampingi petugas keamanan kementerian langsung menuju ruang kerja Direktur Jenderal Hubungan Laut (Dirjen Hubla), di lantai 4 Gedung Karsa Kemenhub.
Selanjutnya para petugas komisi anti-rasuah tersebut menyegel ruang kerja Dirjen Hubla dengan membentangkan pita garis KPK warna merah di depan pintu ruangan tersebut. Satu ruangan di samping ruang kerja diduga ruang sekretarisnya juga turut disegel.
Setelah penyegelan tersebut, keempat petugas KPK langsung menuju mobilnya dan meninggalkan kantor Kemenhub.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan membenarkan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Rabu (23/8/2017) malam, penyidiknya menemukan sejumlah uang.
Tidak tanggung-tanggung, diungkapkan Basaria saat disita uang tersebut sudah dimasukkan ke dalam beberapa tas.
Kini uang berikut tasnya sudah disita dan dibawa ke KPK.
Bahkan untuk bisa menghitung jumlah uang yang disita, penyidik membutuhkan waktu.
Ini karena uang yang disita tidak hanya dalam bentuk rupiah tapi juga beberapa mata uang asing lainnya.
"Ada yang dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, dan mata uang asing lain serta rupiah. Saat diamankan, uang-uang tersebut sudah dimasukkan ke dalam beberapa tas, saat ini masih dihitung," kata Basaria, Kamis (24/8/2017).
Menhub Prihatin
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku prihatin atas kejadian yang menimpa salah satu pejabatnya di Kementerian Perhubungan terkait operasi tangkap tangan oleh KPK.
Menurut Budi Karya sejak awal kepemimpinannya pada 2016 silam selalu mengingatkan karyawannya agar tidak ada yang terlibat dengan korupsi.
"Prihatin karena sejak awal saya sudah keras supaya jangan ada orang Kemenhub yang menerima suap atau korupsi," ungkap Budi Karya melalui keterangan resminya, Kamis (24/8/2017).
Namun mengenai keterangan lebih lanjut terkait detail dan pihak yang terkena OTT KPK, Budi Karya dan pihak Kemenhub masih menunggu keterangan resmi dari KPK.
"Selanjutnya kami masih menunggu pernyataan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai detail operasi tangkap tangan terhadap pejabat Kemenhub," ucap Budi Karya Sumadi.
Budi pun menyatakan permintaan maafnya atas kejadian yang menimpa pejabat di kementerian yang dipimpinnya.
"Atas nama pribadi dan Kementerian Perhubungan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia, karena kejadian ini kembali terulang," tutur Menhub.
