UU Pemilu
Yusril Duga Presidential Threshold 20 Persen untuk Munculkan Jokowi Calon Tunggal di Pilpres 2019
Ketua Umum PBB itu yakin mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang.
Penulis:
Ferdinand Waskita
Editor:
Hendra Gunawan
lihat foto
Akhirnya, putusan itu akan sama dengan putusan MK tentang pemilu serentak. Putusan diambil tahun 2014, namun Ketua MK ketika itu, Hamdan Zoelva, membacakan putusan dengan mengatakan pemilu serentak baru dilaksakan tahun 2019.
"Sementara aturan pemilu tidak serentak itu sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 45 oleh MK sebelum pelaksanan Pemilu 2014. Ini adalah sebuah anomali dan keanehan putusan MK yang tidak usah diulang lagi," ujar Yusril.
