Yusril Sambut Baik Tawaran Habib Rizieq Soal Forum Rekonsiliasi
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyambut baik tawaran Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyambut baik tawaran Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab.
Rizieq meminta Yusril membentuk forum rekonsiliasi antara GNPF MUI dengan pemerintah.
Yusril berpendapat adanya rekonsiliasi antara GNPF MUI, Habib Rizieq, dan sejumlah tokoh ulama yang lain, serta para aktivis yang dituduh makar sangat penting untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa.
Yusril berkeyakinan para tokoh itu semuanya beriktikad baik untuk kemajuan umat, bangsa dan negara.
Bahwa mereka sering berbeda pendapat dengan Pemerintah, hal itu menurut Yusril wajar dalam kehidupan demokrasi.
Sebaliknya juga, Pemerintah kini sedang menghadapi tantangan besar dalam melanjutkan pembangunan bangsa dan negara.
Untuk menyelesaikan tantangan itu, kata Yusril, Pemerintah memerlukan stabilitas sosial dan politik, keamanan yang kondusif serta dukungan dari seluruh komponen bangsa.
"Energi Pemerintah harus difokuskan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan pembangunan bangsa seluruhnya, sehingga beban-beban lain di bidang politik mestinya bisa dikurangi," kata Yusril melalui pesan singkat, Minggu (18/6/2017).
Yusril mengaku dirinya mengenal baik Habib Rizieq dan sejumlah ulama atau muballigh dan aktivis yang sekarang ini sedang menghapi berbagai permasalahan hukum.
Ia mengatakan kasus-kasus mereka umumnya sedang berada di tahap penyelidikan dan penyidikan.
Terhadap permasalahan ini, Yusril mengatakan pemerintah seyogianya bersikap bijak dan mengedepankan dialog serta langkah persuasif.
Bukannya melakukan langkah penegakan hukum yang potensial menuai kontroversi terhadap mereka.
Untuk itulah, menurut Yusril, Pemerintah perlu melakukan pendekatan baru yang lebih simpatik dengan merangkul tokoh-tokoh ulama dan aktivis yang berada di luar Pemerintah.
Dengan demikian, tidak perlu ada suasana tegang, apalagi timbul anggapan Pemerintah melakukan kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis.
"Saya berkeyakinan, Presiden Jokowi tidak mungkin akan mempunyai pikiran untuk mengkriminalkan ulama dan aktivis," kata Mantan Mensesneg itu.
Ditanya lebih lanjut kesediaannya memenuhi permintaan Rizieq, Yusril mengatakan dia bersedia menjembatani para ulama dan aktivis dengan Pemerintah.
"Anda kan tahu, posisi saya berada di tengah, InsyaAllah hubungan pribadi saya dengan para ulama/muballigh dan tokoh-tokoh aktivis," kata Yusril.
Begitu juga hubungan Yusril dengan tokoh-tokoh kunci baik di Pemerintahan maupun di Legislatif dan Yudikatif sangat baik.
"Kini semuanya tergantung Pemerintah. Saya siap mengajukan formula rekonsiliasi yang InsyaAllah dapat diterima kedua pihak demi kesatuan dan persatuan bangsa," kata Yusril.
Yusril mengaku sudah menjadi kewajibannya untuk menjaga harkat dan martabat semua pihak.
Hakikat rekonsiliasi menurutnya adalah ukhuwwah dan persaudaraan.
"Tidak ada yang menang atau kalah, karena yang dikedepankan adalah kepentingan umat, bangsa dan negara yang kita cintai bersama," katanya.
Karena itu, tambah Yusril, akan sangat baik jika pemerintah merespons positif gagasan rekonsiliasi ini.
"Apalagi sekarang kita berada di penghujung bulan suci Ramadhan dan sebentar lagi akan memasuki bulan Syawwal di mana kita saling maaf-memaafkan," kata Yusril.