Wiranto Amati HTI Sejak Menjabat Pangdam Jaya Tahun 1994

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo harus tunjukkan semua bukti pelanggaran yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), termasuk tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya.

"Biar gak berujung pada polemik," ujar pengamat politik Indria Samego, Jumat (12/5/2017).

Indria menyesalkan mengapa dahulu pemerintah mengakui status HTI. Karena dengan sekarang dibubarkan, hal ini membuktikan inkonsistensi yang bisa jadi bumerang.

"Jadi harus ada pemaksaan hukum (law enforcement) secara tegas dan konsisten kepada siapa pun. Negara harus hadir di mana pun," tegasnya.

Karena menurutnya, agama tidak boleh dieksploitasi di negara yang menghargai kemajemukan.

"Eksploitasi dan eksklusivitas hanya akan mengundang kecemburuan dan pada gilirannya disintegrasi," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengaku sempat beberapa kali hadir di acara yang diadakan HTI.

Ia akui hal itu sejak menjabat sebagai Pangdam Jaya pada 1994 lalu.

"Sejak saya (masih menjabat) Pangdam (Jaya), saya dapat undangan dari HTI, dan kewajiban saya hadir, hadir bukan berarti setuju, karena ingin melihat perkembangannya seperti apa," ujar Wiranto.

Kini, ia menegaskan, pemerintah telah memiliki bukti terkait HTI. Pemerintah menilai keberadaan HTI bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Pemerintah sudah punya cukup bukti dari berbagai aktivitas yang dilakukan, itu sudah cukup bagi pemerintah untuk melakukan langkah-langkah hukum untuk mengamankan negeri kita sendiri," ujarnya.

Karena itu, ia tidak ambil pusing atas penolakan yang sudah ditegaskan juru bicara HTI, Ismail Yusanto, atas rencana pemerintah melakukan pembubaran ormas pengusung gagasan khilafah tersebut.

"Tidak apa-apa, penolakan itu biasa, itu bagian dari upaya hukum yang bersangkutan," katanya.

HTI oleh pemerintah dianggap tidak berkontribusi terhadap pembangunan nasional, bertentangan dengan Pancasila dan bertentangan dengan UUD 1945.

Sesuai pasal 17 tahun 2013 tentang ormas, proses pembubaran sebuah ormas yang berbadan hukum, diawali melalui pelayangan surat peringatan sebanyak tiga kali.

Setelahnya jika belum berhasil, aliran dana pemerintah ke ormas tersebut kemudian dihentikan.

Jika tidak juga berhasil, maka pemerintah akan melayangkan surat larangan kegiatan.

Proses selanjutnya adalah pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung (MA) untuk pembubaran ormas tersebut.

Rekomendasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan permintaan Kemenkumham ke Kejaksaan Agung, untuk mendaftarkan permohonan ke pengadilan.

Juru bicara HTI, Ismail Yusanto mengaku tidak pernah menerima surat peringatan dari pemerintah.

Bahkan selama lebih dari dua puluh tahun berdiri, HTI sama sekali tidak pernah menerima peringatan terkait paham Pancasila, dan ia menyangkal semua tuduhan pemerintah.

Saat hadir di acara HTI, Wiranto melanjutkan, melihat langsung apa rencana dan tujuan dari organisasi tersebut. Namun saat itu ia belum bisa mengambil kebijakan apa-apa, karena tidak memiliki kewenangan sejauh itu.

"Tatkala saya sekarang berwenang memiliki misi mengamankan politik nasional, kita bubarkan, kembali lagi, hadir bukan berarti setuju (dengan gagasannya)," ujarnya.

Pemerintah sudah lama mengamati kegiatan HTI, dan mengumpulkan bukti-bukti. Kata Wiranto, HTI adalah organisasi pengusung konsep khilafah, atau kepemimpinan umum yang merupakan bagian dari ajaran Islam.

Gagasan tersebut menurut Wiranto dapat membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Baca: Purnawirawan TNI-Polri pun Dukung Pembubaran HTI

Jaksa Agung menilai alangkah lebih baik jika HTI segera dibubarkan. Saat ini Pemerintah sedang mengumpulkan bukti-bukti HTI mengancam kedaulatan RI untuk kemudian disetor ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Bukti sedang dikumpulkan. Sebenarnya sudah ada baik dari Polri, Kemendagri, Kemenkum HAM. Ini kan salurannya kalaupun harus ditempuh upaya langkah-langkah hukum mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk dibubarkan, itu prosedurnya melalui kejaksaan," kata Jaksa Agung Prasetyo.

"Sesungguhnya lebih cepat lebih baik, karena kita melihatnya satu kejadian luar biasa, harus ditangani luar biasa juga. Sudah timbul keresahan, ada desakan kiri kanan, permintaan. Pemerintah harus menyikapi adanya kelompok-kelompok yang ada kecenderungan mengganti Pancasila," Jaksa Agung menegaskan. (tribun/rek/rio/mal/kcm)