Hak Angket KPK
Tolak Hak Angket, PAN Pastikan Tidak Kirim Anggota ke Pansus KPK
Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan memastikan, Fraksi PAN tak akan mengirim kader dalam keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan sependapat dengan sikap Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah terkait penolakan pembentukan Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Taufik memastikan, Fraksi PAN tak akan mengirim kader dalam keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) tersebut.
"Atas aspirasi kawan-kawan semua, DPP dan Fraksi PAN, sepakat menolak Hak Angket terhadap KPK. Kami tidak akan mengirimkan kader untuk menjadi anggota dalam pansus hak angket itu," ujar Taufik dalam keterangan tertulis, Senin (8/5/2017).
Taufik berpidato di hadapan ratusan anggota Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) di halaman GOR Petrokimia, Gresik, Jawa Timur, Minggu (7/5/2017) dalam apel bertajuk, "Menggembirakan Kebangsaan dan Kesiapsiagaan Bencana Nasional".
Taufik mengungkapkan, penolak pembentukan Hak Angket KPK telah menjadi keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN.
Baca: Mengapa Ahok Tak Mau Memasukkan Program Anies-Sandi pada APBD-P 2017?
Selain menimbang aspirasi PP Pemuda Muhammadiyah dan sejumlah elemen masyarakat lainnya, kata Waketum PAN itu, keputusan untuk menolak pembentukan Hak Angket juga didasarkan pada komitmen partai.
Taufik menegaskan, PAN merupakan partai yang dilahirkan pada era reformasi, salah satu semangatnya, pemberantasan tindak pidana korupsi.
"Ini adalah komitmen partai. Saya mengajak rekan-rekan, mari kita perkuat KPK, kita dukung upaya pemberantasan korupsi. Demi kepentingan rakyat, kita luruskan arah perjuangan reformasi kita," ujar Taufik.
Ia juga meminta, Kokam dan Pemuda Muhammadiyah mengawal agenda reformasi lainnya. Jangan sampai, gerbang reformasi yang sudah terbuka lebar dinikmati segelintir kelompok.
"Eksploitasi berbagai sumber daya yang kita miliki, semuanya atas nama demokrasi, atas nama kerakyatan, ini harus kita luruskan. Mari luruskan reformasi, tuntaskan reformasi untuk kita semua," imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak meminta, Wakil Ketua DPR menolak pembentukan Hak Angket terhadap KPK.
Ia menegaskan, PP Muhammadiyah akan berkampanye agar masyarakat tidak memilih kader partai PAN maupun partai lain yang tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi.
"Disini ada Wakil Ketua DPR, Pak Taufik Kurniawan. Kita minta komitmennya terhadap upaya pemberantasan korupsi. Kalau mereka (PAN dan partai lainnya) tetap kirim utusan, Pemuda Muhammadiyah, akan kampanye 'jangan pilih mereka'," tegas Dahnil.