DPR Diminta Jangan Memaksa Minta Buka Rekaman BAP Miryam S Haryani

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Disetujuinya angket meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka rekaman pemeriksaan mantan Anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani sudah intervensi penegakan  hukum. 

Demikian Pakar hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yenti Garnasih menegaskan hal itu kepada Tribunnews.com, Jumat (28/4/2017). 

"Sangat disayangkan DPR tidak bisa membedakan mana substansi yang bisa di Angket mana yang masuk ranah hukum," ujar Dosen hukum pidana Universitas Trisakti ini.

Meskipun demikian  mantan panitia seleksi komisioner KPK ini tetap berharap DPR tidak memaksakan kehendaknya agar KPK membuka rekaman BAP politikus Hanura tersebut.

Baca: Hanura: Hak Angket Bukan untuk Melemahkan KPK

"Semoga tidak memaksa KPK buka rekaman atas BAP saksi Miryam," harapnya. 

Ia jelaskan,  yang dilakukan KPK bagian dari strategi penyidikan dan kasus sedang dikembangkan.

"DPR seperti menghancurkan bangunan yang sedang dibuat KPK untuk mengungkap tuntas kasus e-KTP," paparnya.

"Rasanya sangat tidak pas kenapa harus digulirkan Angket tersebut, sementara dalam dakwaan banyak nama anggota DPR disebut--kemudian sekarang DPR mengangket," tambahnya.

Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui usulan hak angket yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (28/4/2017).

Baca: Hak Angket Digulirkan, KPK Tetap Tangani Kasus e-KTP dan BLBI

Meski sejumlah fraksi menolak, namun rapat paripurna tetap menyetujui usulan hak angket yang ditandatangani 25 anggota dari delapan fraksi itu.

“Apakah usulan hak angket ini dapat disetujui?” tanya pimpinan rapat Fahri Hamzah kepada 283 anggota parlemen yang hadir.

“Setuju,” jawab sejumlah anggota.