Hak Angket KPK
Hanura: Hak Angket Bukan untuk Melemahkan KPK
Dadang memaparkan alasan mayoritas fraksi setuju adanya hak angket untuk mengawasi KPK lebih detil.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dari 10 fraksi di DPR, tiga fraksi menolak hak angket KPK. Bahkan fraksi Gerindra memilih keluar (walk out) dari sidang Paripurna DPR saat hak angket akan dibahas usai reses DPR.
Sekretaris fraksi Hanura Dadang Rusdiana menilai hak angket bukan bertujuan untuk melemahkan KPK. Menurut Dadang pihak DPR justru ingin memperkuat KPK.
"Jadi jangan diplintir bahwa ini upaya DPR untuk melemahkan KPK, enggak," ujar Dadang di komplek DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (28/4/2017).
Dadang memaparkan alasan mayoritas fraksi setuju adanya hak angket untuk mengawasi KPK lebih detil. Sehingga KPK kata Dadang tetap berada di jalur yang tepat.
"Jadi tidak ada hubungannya untuk memperlemah, tapi kan kita harus menjamin bahwa KPK itu on the right track," ungkap Dadang.
Dadang menegaskan usai reses panitia khusus (Pansus) akan dibentuk. Tujuan dari Pansus tersebut kata Dadang untuk membahas hak angket yang akan memperkuat KPK
"Begini kan substansinya kita setuju bahwa ini bukan untuk memperlemah KPK. Ini untuk memperkuat KPK," papar Dadang.
