Korupsi KTP Elektronik
Nasdem Tak Ingin Jokowi Terjebak Isu Setya Novanto Dicegah KPK
"Presiden harus jaga konstitusi, Presiden juga harus membantu pemberantasan korupsi. Jangan sampai Presiden terjebak di tengahnya,"
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adiatmaputra Fajar Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beberapa fraksi di DPR RI protes Setya Novanto dicegah bepergian keluar negeri oleh KPK.
Bahkan rencananya nota keberatan telah dilayangkan kepada Presiden Joko Widodo dan Sekretaris Negara terkait hal tersebut.
Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Plate tidak ingin Presiden terjebak dalam polemik pencekalan Novanto keluar negeri.
Nasdem mengingatkan tugas Presiden menjaga konstitusi sekaligus mendorong pemberantasan korupsi.
"Presiden harus jaga konstitusi, Presiden juga harus membantu pemberantasan korupsi. Jangan sampai Presiden terjebak di tengahnya," ujar Johnny di komplek parlemen RI, Jakarta, Kamis (13/4/2017).
Baca: Masyarakat Muak Lihat Elit DPR Hambat Kasus e-KTP di KPK
Baca: Golkar Sebut Terlalu Bodoh Minta Batalkan Pencegahan Setya Novanto Kepada Jokowi
Ketua DPP Nasdem menegaskan sikapnya adalah membantu kepentingan Presiden.
Menurut Johnny, Presiden Jokowi tidak perlu memikirkan masalah keberatan dari DPR.
"Kami punya kepentingan Presiden jangan dipojokan, Presiden jangan sampai terjebak dengan masalah-masalah tidak perlu seperti ini," ungkapnya.
Fraksi Golkar pada awalnya yang menginisiasi nota keberatan pencekalan Setya Novanto.
Fraksi Nasdem kata Johnny tidak ingin ikut campur dalam urusan partai lain.
"Kita minta dudukan persoalan, tapi persoalannya tanya ke Golkar. Apakah jadi suratnya dikirim kita juga enggak tahu. Suratnya ada di pimpinan," kata Johnny.