KPK Persiapkan Delapan Saksi

Bambang yakin KPK juga sudah menyimak bantahan dari sejumlah orang itu. Bantahan sejumlah orang itu harus direspon KPK melalui proses pembuktian. Bambang mengakui proyek e-KTP sarat masalah memang sudah terlihat indikasinya sejak awal. Indikasi pertama adalah kisruh tentang mekanisme pembiayaan proyek ini. "Kisruh ini memunculkan isu tentang beda sikap dua menteri keuangan atas skema pembiayaan tahun jamak atau multi years tahun 2011-2012," ujarnya.

Kedua, ketika proyek ini mulai dieksekusi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah melihat indikasi tentang potensi pelanggaran pada aspek penganggaran proyek e-KTP. "Entah apa pertimbangannya, potensi masalah yang ditemukan BPK itu tidak didalami lebih lanjut. Proyek ini dinyatakan clear untuk kemudian dilanjutkan," tutur Bambang.

Ketiga, setelah dinyatakan rampung, proyek ini ternyata tidak menuntaskan sistem administrasi kependudukan nasional, sebagaimana dijanjikan sebelumnya. Bambang mengatakan banyak warga di berbagai daerah belum bisa menggenggam e-KTP. Satu-satunya keluhan dan alasan yang dikemukakan kantor lurah kepada warga adalah habis atau tidak adanya stok blanko e-KTP.

Karena masalah kekosongan blanko e-KTP berlarut-larut, Kementerian Dalam Negeri pada Desember 2016 terpaksa mengirimkan surat edaran ke setiap daerah mengenai penggunaan Surat Keterangan (Suket) pengganti E-KTP. "Tujuannya, mengatasi masalah habisnya blanko. Fungsi Suket itu sederajat dengan KTP elektronik. Artinya, bisa digunakan untuk ragam keperluan," kata Bambang.

Bambang menyebutkan masalah kekosongan blanko e-KTP di berbagai daerah itu otomatis menkonfirmasi bahwa proyek bernilai hampir Rp 6 triliun ini memang menyimpan masalah.
"Lebih dari itu, proyek ini memang belum atau tidak selesai. Bahkan melenceng sangat jauh. Sebab, proyek e-KTP pernah ditargetkan rampung pada 2011. Pekerjaan dalam proyek e-KTP meliputi perekaman sidik jari, retina mata (iris) dan database kependudukan tunggal," ujar Bambang. (tribunnews/ferdinand/theresia felisiani)