Wakil Ketua MPR Sebut yang Ingin Amandemen UUD Minta Dihidupkan Kembali GBHN
Politikus Golkar itu menuturkan, ada agenda prioritas yang dihendaki masyarakat untuk mengamandemen UUD.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR, Mahyudin mengakui banyak dorongan dari masyarakat untuk mengamandemen UUD.
Namun dia tidak mengetahui kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan amandemen tersebut.
Politikus Golkar itu menuturkan, ada agenda prioritas yang dihendaki masyarakat untuk mengamandemen UUD.
Prioritas amandemen yang disuarakan masyarakat adalah untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"Saat ini yang saya terima dari lembaga kajian adalah mereka yang menyuarakan amandemen adalah ingin menghidupkan kembali GBHN. Itu yang prioritas," kata Mahyudin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (5/8/2016).
Masih kata Mahyudin, dihidupkannya kembali GBHN adalah keinginan banyak pihak agar pemerintahan berjalan secara fokus.
Karena tidak dipungkiri, selama ini setiap ganti pemerintahan selalu berganti program, dan sehingga program sebelumnya tidak terpakai.
"Intinya mereka yang ingin hidupkan kembali GBHN agar pembangunan terfokus. Biarpun ganti presiden atau pemimpin, tetap jalankan program yang sama," tandasnya.