Pasar Ikan Muara Baru Akan Disulap Seperti Pasar Tsukiji di Jepang
Susi Pudjiastuti, mengaku sudah melihat langsung bagaimana aktivitas di pasar Ikan Muara Baru

TRIBINUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengaku sudah melihat langsung bagaimana aktivitas di pasar Ikan Muara Baru, Jakarta Utara pada pekan lalu, dengan ditemani direksi dari Perum Perindo. Ia mengakui bahwa kondisi pasar tersebut sudah sangat tidak layak.
"Masyarakat bertumpuk-tumpuk di Pasar Muara Baru yang kotor, (sekitar) lima ribuan orang berdagang, berjualan, belum pembelinya. Lokasinya sempit, kotor, berdagang saja susah," ujar Susi kepada wartawan, di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, Selasa (27/7/2016).
Pasar tersebut harus dibangun agar para pedagang bisa berdagang dengan layak, dan pembeli merasa nyaman. Salah satu caranya adalah dengan peluasan pasar. Kata dia, KKP dan BUMN yang bergerak di bidang perikanan, Perum Perindo, memiliki lahan di Muara Baru yang bisa dimanfaatkan.
Lahan yang dimiliki kedua lembaga tesebut luasnya mencapai 110 hektare, dan untuk pasar ikan hanya dibutuhkan satu hektare. Namun sayangnya lahan itu tidak bisa begitu saja dimanfaatkan. Kata Susi lahan itu sudah disewakan ke sejumlah pihak dengan harga yang tidak masuk akal.
"Satu hektare sepuluh juta per tahun, itu disewa oleh kelompok masyarakat, kemudian pengusaha, sedangkan masyarakat bertumpuk-tumpuk di Pasar Muara Baru," ujarnya.
"Kita mau naikkan harga untuk para pengusaha yang menguasai tanah itu, mereka mau demo, padahal hal-hal seperti ini yang kita mau hilangkan,"terangnya.
Jika memungkinkan, Susi mengaku berencana merombak Pasar Muara Baru menjadi seperti Pasar Tsukiji di Tokyo, Jepang. Pasar Tsukiji adalah sentra perikanan terpadu, yang saking bagusnya pasar tersebut juga dijadikan objek wisata.
"Kita akan bangun (Pasar Ikan) muara baru seperti contoh Tsukiji sebagai pasar perikanan," ujarnya.
Selain membangun bangunan pasar yang lebih baik, rencananya dibangun fasilitas bongkar muat ikan bagi nelayan. Hal itu dibutuhkan karena selama ini proses bongkar muat dilakukan di gudang masing-masing, sehingga pemerintah kesulitan mendatanya.
Bila pembangunan tersebut berhasil, ia yakin pemasukan pajak untuk pemerintah bisa terdongkrak, dan monopoli perdagangan ikan dapat disudahi. Dengan demikian banyak nelayan-nelayan kecil yang bisa memanfaatkan dampaknya.