Reshuffle Kabinet
Jangan ada Lagi Kegaduhan Antar-Menteri
Diharapkan tidak ada lagi terjadi kegaduhan-kegaduhan dan miskomunikasi
lihat foto
Terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan program priotitas yang dapat dijadikan pijakan untuk evaluasi dan pencapaian program terkait.
Sejauh ini, meski sudah dilakukan, namun kerap kali tidak cukup efektif dalam implemetasi atas program tersebut.
Salah satunya adalah misalnya tentang pengendalian sembilan bahan pokok dan tata kelola penanganan mudik lebaran lalu yang banyak pihak menganggapnya gagal.
Ketiga, penekanan implementasi program yang berbasis pada Nawacita dan Trisakti agar dapat terukur serta mampu menjadikan penekanan program.
Yakni agar tidak sekedar berhasil dalam bentuk angka-angka semata tapi memang dirasakan langsung oleh publik secara langsung.
Apalagi daya tarik publik mendukung pemerintahan ini adalah pada komitmen kerakyatan yang terimplementasi dalam Nawacita dan Trisakti.
Meski publik juga merasa bahwa diangkatnya Sri Mulyani dalam pemerintahan, dikuatirkan arah bandul Politik pemerintahan cenderung menjauh dari pemerintahan populis yang menjadi aikon pemerintahan Jokowi-JK.
Keempat, keberhasilan pemerintahan ini juga berpijak pada konsentrasi sejumlah Menteri dalam menjalankan program atau rencana kerja yang ada.
Salah satunya adalah dengan memastikan bahwa tidak ada lagi perombakan kabinet di sisa waktu pemerintahan ini.
Jikapun ada, kata dia, maka harus dipastikan bahwa hal tersebut adalah bagian dari pilihan yang terakhir guna menghindari turbulensi politik.
"Dengan empat hal ini, maka Diharapkan di sisa waktu pemerintahan ini, kabinet kerja dapat menegaskan arah gerak pemerintahan yang selama hampir 2 tahun ini banyak kegaduhan dan miskomunikasi, sehingga pemerintahan tidak efektif," ujarnya.
Catatan Kegaduhan
Berdasarkan catatan Tribunnews.com, sepanjang 2015 hingga bulan awal 2016, sejumlah silang pendapat antarmenteri pernah terjadi, yakni:
1. Perbedaan pendapat soal impor beras muncul antara Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Sofyan Djalil dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel (Januari-Februari 2015).
Menko Sofyan menegaskan, kran importasi beras harus dibuka pemerintah. Pasalnya stok yang ada tidak mencukupi kebutuhan konsumen dalam negeri. Selain mencukupi kebutuhan dalam negeri, importasi beras tersebut juga untuk mengendalikan laju inflasi.
