Demokrat Harap Setelah Reshuffle Kabinet Tidak Ada Menteri yang Cuma Cari Popularitas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan turut berkomentar terkait wacana perombakan atau reshuffle kabinet.

Menurutnya, reshuffle kabinet secara konstitusi merupakan hak prerogatif presiden.

"Pertama kita menghargai keputusan presiden (soal reshhuffle). Reshuffle meru‎pakan hak prerogatif presiden," kata Syarif di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/7/2016).

Jika memang reshuffle kabinet jadi dilaksanakan, Syarif pun berharap para menteri dapat menjalanakan kinerja dengan lebih baik lagi.

Menurutnya, jangan sampai para menteri saling menyalahkan kemudian terulang kembali.

"Kita harapkan seteelah reshuffle para menteri kompak. Para menteri jangan saling menyalahkan," tuturnya.

Masih kata Syarif, reshuffle kabinet tentu diharapkan tidak akan menim‎bulkan gonjang ganjing dan pertikaian diantara menteri.

Dikatakannya, para menteri harus fokus bekerja demi kepentingan rakyat dan terwujudnya kesejahteraan.

"Kita harapkan setelah reshuffle tidak ada lagi menteri yang mencari popularitas. Yang penting kerja, kerja, dan kerja. Tunjukkan itu," tegasnya.