Fahri Hamzah: DPR Harus Tolak RUU Tax Amnesty

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengingatkan DPR untuk menolak RUU Tax Amnesty yang diajukan oleh pemerintah.

DPR lebih baik mendorong pemerintah untuk mereformasi sistem hukum  dan sistem pajak daripada meloloskan Tax Amnesty yang  akan banyak menimbulkan kekacauan.

“Reformasi hukum dan sistem pajak jauh lebih penting dikerjakan daripada meloloskan Tax Amnesti. Kalau sistem hukum kita baik, maka uang halal uang bersih akan datang ke kita. Kalau Tax Amnesty justru mengundang uang-uang haram dari money loundring, pengelapan pajak dan lain-lain itu  yang akan masuk. Makanya kerjakan saja dulu reformasi sistem pajak dan hukum,” ujar Fahri Hamzah dalam Forum Discusion Group di gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/4/2016).

Reformasi pajak, katanya bisa dilakukan agar kecurangan pajak bisa dihilangkan, piutang pajak bisa tertagih dan agar intensifikasi pajak bisa dilakukan.

Saat ini banyak sekali piutang pajak yang tidak tertagih, banyak kecurangan pembayaran pajak dengan berbagai modus operandi dan masih banyak sekali objek pajak dalam hal ini bisnis baru yang sama sekali belum membayar pajak.

“Sistem pajak harus dibenahi mulai dari NPWP, jumlah hakim pajak yang hanya 49 orang untuk menangani ribuan triliun pajak, pengadilan pajak yang cuma ada di Jakarta, Yogyakarta dan Surabaya. Semua harus ditata ulang. Yang paling penting adalah database. Banyak perusahaan yang tidak memiliki NPWP dan yang memiliki pun belum tentu membayar pajak dan yang membayar pajak juga belum tentu benar membayarnya. Belum lagi banyak jenis usaha baru yang belum dikenakan pajak,” ujarnya.

Fahri menyadari bahwa negara saat ini sedang membutuhkan tambahan pemasukan, namun demikian caranya bukan dengan Tax Amnesty.

”Kita paham bahwa saat ini negara sedang membutuhkan uang untuk menutupi kekurangan pendapatan karena kurangnya ekspor komuditas dan harga komoditas yang sedang turun sehingga pajak yang dihasilkan pun turun. Makanya yang harus dikejar pajak lainnya. Untuk itu memerlukan kecerdasan dan ketekunan pemerintah dalam mengejar ini,” ujar Politisi yang dikenal vocal ini.

Dia pun mengingatkan kalangan DPR untuk terbuka membahas masalah tax amnesti ini karena ini adalah persoalan serius yang membutuhkan ruang perdebatan.

Dia pun meminta Presiden Jokowi untuk membuka data orang-orang yang melarikan uangnya ke luar negeri seperti yang dikatakannya bahwa datanya lebih lengkap dari Panama Papers.

”Ini semua harus dibuka, jangan lakukan loby-loby dibawah meja. DPR tidak boleh diam dan saya juga ingatkan Presiden Jokowi untuk tidak menjadi presiden pertama yang merusak Indonesia dengan menyetujui tax amnesty karena mengizinkan masuknya uang haram. Kalau memang Jokowi punya data, ya buka dong,” katanya.

Menurut Fahri, saat ini terkesan ada orang yang berkepentingan ingin membawa uang-uang tidak jelas masuk ke Indonesia.

”Tahun depan itu akan diterapkan keterbukaan informasi di dunia, dimana tidak ada lagi orang bisa menyembunyikan identitasnya untuk mencuci uang dan lain sebagainya. Nah karena ini mau dibuka, nasib uang ini bahaya karena itu mereka pun seperti mau memasukkan ke Indonesia melalui tax amnesty,” ujarnya.