Kapolri: Pembebasan 10 WNI Harus Satu Pintu

‎Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Upaya pembebasan 10 WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf terus berproses dan hingga kini Pemerintah Filipina masih melakukan negosiasi.

Sementara pihak Polri maupun TNI tidak bisa melakukan operasi pembebasan disana.

Terpidana kasus terorisme Hisyam bin Ali Zein atau yang dikenal dengan nama Umar Patek mengaku kenal dengan pimpinan kelompok Abu Sayyaf, yang menyandera 10 WNI.‎

Ia kemudian menawarkan diri untuk membantu melakukan negosiasi dengan kelompk Abu Sayyaf, dengan syarat hukumannya diperingan.

Atas hal itu, menurut Badrodin tawaran Umar Pantek bisa saja dipertimbangkan tapi yang terpenting ialah seluruh proses negosiasi harus satu pintu.

"Begini, semua itu bisa saja dipertimbangkan tapi dalam kondisi seperti ini harus ada satu pintu gak bisa masing-masing melakukan upaya. Harus satu pintu supaya disana tidak terjadi kerancuan siapa yang dipercaya," ujarnya, Selasa (12/4/2016) di Mabes Polri.

Badrodin berharap soal banyaknya ide dan tawaran untuk membebaskan WNI, baiknya satu pintu saja yakni melalui Kemenlu atau Kemenkopolhukam.

‎Sebelumnyak kelompok separatis Abu Sayyaf yang membajak Kapal Tunda (tugboat) Brahma 12 dan kapal Tongkang Anand 12, sejak Rabu (23/3/2016) lalu masih menyekap 10 ABK kapal tersebut yang berkewarganegaraan Indonesia.

Mereka meminta uang tebusan sebesar 50 Juta peso atau Rp 14,3 miliar dengan batas akhir pembayaran 8 April lalu