Indra Ajak Kader Partai Golkar untuk Stop Politik Uang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indra Bambang Utoyo mengaku siap untuk maju merebut kursi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusar (DPP) Partai Golkar. Pengurus versi musyawarah nasional (munas) Bali itu, juga mengaku akan maju, dengan menghindari praktik politik uang.

Ia mengatakan politik uang dapat menghancurkan partai. Karena yang terpilih bukan lah orang yang mumpuni memajukan partai, melainkan orang yang paling kaya.

"Saya khawatir kalau moneey politik berjalan, kedepan, Golkar akan menerima akibatnya," ujarnya kepada wartawan, usai ia menghadiri diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (3/3/2016).

Mantan anggota DPR itu mengakui praktik politik uang terjadi di partai berlambang pohon beringin itu, salah satunya adalah saat digelar munas Riau pada 2004 lalu, saat Surya Paloh dan Aburizal Bakrie memperebutkan kursi ketua.

Menurutnya dalam proses pemilihan, tidak seharusnya terjadi politik uang. Namun setelah ketua baru terpilih, maka wajar saja pemimpin baru itu mengeluarkan ongkos politik.

"Kalau mengundang pengurus daerah ke Jakarta, mereka kan datang dengan biaya sendiri. Menurut saya wajar partai mengganti ongkosnya," ujar Indra.

Ia mengaku sudah menemui sejumlah pengurus partai yang punya hak pilih pada pemilihan Ketua Umum DPP, termasuk para ketua Partai Golkar di daerah, untuk menghindari politik uang.

"Mengubah mindset pemimpin (Golkar) daerah, pilih bukan karena uangnya," tutur Indra.

Ia juga mengaku sudah menemui Ketua Umum DPP Partai Golkar versi munas Riau dan Bali, Aburizal Bakrie, serta Ketua Umum DPP Partai Golkar versi munas Ancol, Agung Laksono.