Nurul Arifin: Tak Ada Keraguan, Munas Golkar Harus Digelar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- "Tidak perlu ada keraguan," tegas Wakil Sekjen Golkar Nurul Arifin. Nurul menyampaikan penegasan itu menananggpi keraguan politikus senior Golkar Hajriyanto Y Thohari tentang peluang penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar dalam waktu dekat.

Kata mantan anggota DPR RI ini, penyelenggaraan Munas Golkar hanya masalah waktu. Semua pihak harus menaati mekanisme dan prosedur menuju munas.

"Ini hanya masalah waktu dan juga mentaati mekanisme," kata Nurul ketika dikonfirmasi Tribun, Minggu (21/2/2016).

Nurul juga menegaskan, tidak mungkin DPP Golkar membiarkan para Calon ketua umum melakukan penggalangan, jika munas masih jadi teka teki.

"Tidak perlu bikin polemik baru, karena hanya akan membuat suasana internal galau. Kita tunggu saja rapat pleno yang akan memutuskan munas kapan dan dimana," tandasnya.

Sebelumnya, Hajriyanto Y Thohari masih ragu terselenggaranya Munas Golkar.

"Belum terlalu yakin akan berlangsung. Karena sampai saat ini belum mendengar pembentukan panitia Munas," kata Hajriyanto dalam diskusi 'Mau Kemana Golkar?' di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (21/2/2016).

Dia menambahkan, baik panitia penyelenggara, panitia pengarah acara. SC atau OC, hingga kini belum terdengar berkumpul.

Menurut dia, masih banyak hal yang harus diselesaikan DPP Golkar sebelum Munas digelar.
Contohnya, aturan main atau 'rule of the game' Munas bukan hanya mengenai AD/ART tetapi juga tata tertib pemilihan ketua umum.

"Belum lagi soal mengatasi persoalan krusial seperti dualisme kepengurusan di tingkat DPD yang akan memiliki suara di Munas," katanya.

Hajriyanto pesimistis, persoalan dualisme di tubuh Golkar bisa diselesaikan dalam waktu satu bulan.

‎"Mustahil dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan, itu akan jadi benih konflik baru, terutama peserta DPD, ini harus diselesaikan terlebih dahulu," imbuhnya.

‎Hajriyanto pun mempertanyakan kesungguhan DPP Golkar untuk menggelar Munas. Apalagi dilihat dari sudut pandang peserta yang akan dihadiri kurang lebih 200 kader dan memerlukan akomodasi. "Itu hanya dilakukan panitia, dibentuk melalui pleno DPP," ujarnya.