Prahara Partai Golkar
Kosgoro 1957: Aziz Syamsuddin Punya Nilai Jual Untuk Menjadi Ketua Umum Golkar
Kosgoro 1957 mengirimkan Aziz Syamsuddin untuk bertarung dalam bursa calon ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Organisasi sayap Golkar, Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 mengirimkan Aziz Syamsuddin untuk bertarung dalam bursa calon ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.
Hal itu dikatakan oleh Sekjen Kosgoro 1957, Bowo Sidik Pangarso.
"Sebenarnya keputusan mendorong Pak Aziz menjadi calon ketua umum Golkar sudah dinyatakan pada saat Rapimnas Kosgoro. Dalam satu poin keputusan Rapimnas Kosgoro adalah mengusung Pak Aziz," kata Bowo saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Minggu (21/2/2016).
Bowo tidak memungkiri bahwa Kosgoro memiliki kader yang kompeten seperti Setya Novanto ataupun Idrus Marham. Namun menurutnya, Kosgoro 1957 memutuskan memilih mendukung Aziz sebagai calon ketua umum Golkar.
Alasan Kosgoro 1957 memilih Aziz sebagai calon ketua umum Golkar menurut Bowo memiliki pertimbangan tersendiri. Selain memiliki track record bagus, Kosgoro 1957 lanjut Bowo memilih Aziz yakni paling dapat menjual dan masih berusia muda.
"Kita yakin akan figur Pak Aziz yang paling layak dijual. Beliau anak muda, berpengalaman di DPR, memiliki track record bagus. Anak muda yang gagah dan tampan," ujarnya.
Mengenai syarat 30 persen dukungan untuk mencalonkan sebagai Caketum Golkar, Bowo mengatakan hal itu sudah terpenuhi. Karena menurutnya, selama ini Kosgoro 1957 telah turun ke daerah bertemu dengan DPD I dan II.
"Hitungan kasar kita untuk 30 persen dukungan sudah terpenuhi. Namun, kita akan tetap turun ke daerah dan terus bergerak," tuturnya.
Masih kata Bowo, Aziz memiliki visi misi untuk melibatkan penuh daerah dalam membangun Golkar. Karena tidak dipungkiri bahwa selama ini keputusan selalu diputuskan di Pusat dan daerah merasa jarang dimintai pendapatnya.
"Teman-teman di kabupaten/kota kan selama ini tidak pernah merasa 'diorangkan', keputusan selalu di pusat. Kita berkomitmen akan mengembalikan ke daerah," tandasnya.