Sidang Tertutup, EWI: Sidang MKD Abaikan Rasa Keadilan Publik

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  -   Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Senin (7/12/2015), mengabaikan rasa keadilan publik dan mencampakan nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan.

Hal itu ditegaskan eks relawan Jokowi Bara JP, Ferdinand Hutahaean melihat sidang MKD menyidangkan Ketua DPR Setya Novanto di Ruang MKD.

MKD hari ini melakukan pemeriksaan terhadap Setya Novanto atas laporan Menteri ESDM Sudirman Said.

Sidang kali ini dipimpin Kahar Muzakir dan digelar tertutup.

‎Kahar dan Setya Novanto merupakan Politikus Golkar.

"Sidang MKD yang siang ini menghadirkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai terlapor tidak lebih dari sidang badut yang merupakan retorika yang mengabaikan rasa keadilan publik dan mencampakkan nilai nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan," ujar Direktur Eksekutif Energi Watch Indonesia (EWI) ini kepada Tribun, Senin (7/12/2015).

"Ini sidang badut bukan sidang yang terhormat," kritiknya.

Sejauh ini, kata dia, sidang MKD ini tidak lebih dari pembentukan opini di publik bahwa Setya Novanto tidak bersalah.

Publik melihat secara langsung bagaimana MKD memeriksa Menteri ESDM, Sudirman Said dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoedin secara terbuka.

Bahkan pemeriksaan saksi tersebut berubah menjadi pengadilan bagi pelapor dan saksi.

Sedangkan sekarang publik tidak bisa mengakses informasi tentang Setya Novanto karena diperiksa tertutup.

"Akhirnya publik tidak mendapatkan informasi yang jernih dan berimbang, sungguh ini sebuah dagelan sidang para badut," jelasnya.

Karena itu, Ferdinadn mendesak MKD untuk melakukan pemeriksaan secara terbuka terhadap Setya Novanto.

Bukan itu saja, MKD harus memanggil terlebih dahulu Riza Chalid, Luhut Panjaitan dan Dharmo karena nama ini terindikasi kuat terlibat dalam skandal saham freeport ini.

"Jika MKD meneruskan dagelan badut ini, maka jangan salahkan publik jika kelak menghakimi sendiri seluruh anggota DPR yang memang kehilangan kehormatan karena perilaku busuknya sendiri. Pengadilan rakyat tentu akan menyakitkan bagi para brandal politik dan bandit ekonomi," tandasnya.